POTRET kerusakan pesisir dan kegagalan tambak konvensional di Indonesia merupakan dua krisis ekologis yang saling berkaitan erat akibat alih fungsi lahan masif dan praktik akuakultur yang tidak berkelanjutan.
Kerusakan pesisir ditandai oleh deforestasi mangrove secara besar-besaran yang mengikis benteng alami pelindung daratan. Hilangnya vegetasi ini memicu abrasi parah yang menenggelamkan garis pantai, mempercepat penurunan permukaan tanah, serta memicu intrusi air laut yang mencemari sumber air bersih dan merusak ekosistem pesisir.
Dampak dari kombinasi krisis ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menciptakan fenomena tambak terlantar dan kemiskinan sistematis bagi petambak. Ketika unit tambak sudah tercemar dan tidak produktif, petambak sering kali meninggalkannya begitu saja dalam keadaan mati secara ekologis, lalu membuka lahan mangrove baru di tempat lain. Pola eksploitasi destruktif ini meninggalkan ribuan hektar kawasan pesisir yang kritis serta menjerat masyarakat lokal dalam siklus kerugian ekonomi yang berkepanjangan.
Metode tambak konvensional yang merusak mangrove sudah tidak berkelanjutan karena memicu abrasi pesisir, menghancurkan habitat biota laut, menurunkan kualitas tanah dan air hingga memicu wabah penyakit pada komoditas, melepaskan emisi karbon biru dalam jumlah besar ke atmosfer, serta memicu kerugian sosio-ekonomi jangka panjang akibat hilangnya mata pencaharian masyarakat pesisir.
Silvofishery, atau yang dikenal dalam istilah lokal sebagai Wana-Mina, merupakan sistem budidaya perikanan berkelanjutan yang mengintegrasikan pemeliharaan komoditas akuakultur dengan konservasi ekosistem hutan mangrove.
Konsep dasar wana-mina berakar pada prinsip keberlanjutan ekologi dan ekonomi kawasan pesisir, di mana vegetasi mangrove dipertahankan atau ditanam kembali untuk berfungsi sebagai pembersih air alami, pelindung abrasi pantai, penyedia nutrisi dari guguran daun, serta tempat perlindungan bagi benih organisme laut.
Melalui pembagian ruang yang dirancang secara optimal, area perairan di sela-sela atau di sekitar mangrove dimanfaatkan untuk budidaya tanpa merusak struktur ekosistem maupun bergantung pada input kimia sintetis secara berlebihan.
Penerapan wana-mina terbagi ke dalam tiga model tata letak berdasarkan kondisi topografi dan jenis vegetasi setempat. Pertama, model Empang Parit yang mengelilingi kawasan mangrove padat dengan memanfaatkan pasang surut air laut untuk sirkulasi air harian. Kedua, model Komplangan yang memisahkan area budidaya dan hutan mangrove secara fisik melalui saluran air berpintu pengatur, serta ketiga model Empang Jalur yang menerapkan saluran air berselang-seling di antara barisan tanaman mangrove pada kawasan rehabilitasi baru.
Keberhasilan system Silvofishery tersebut sangat ditunjang oleh pemilihan komoditas yang toleran terhadap fluktuasi salinitas alami, seperti ikan bandeng, ikan nila payau, udang windu, dan khususnya kepiting bakau yang memanfaatkan akar serta serasah mangrove sebagai tempat berlindung.
Manajemen operasionalnya berfokus pada pengaturan sirkulasi air berkala memanfaatkan pasang surut alami laut, pengontrolan kerapatan pohon agar sinar matahari tetap menembus permukaan air untuk fotosintesis fitoplankton, serta pemantauan kualitas air seperti pH dan oksigen terlarut dari dekomposisi daun mangrove.
Ekosistem alam menyediakan manfaat ekologis vital dengan menjaga keanekaragaman hayati, menyerap karbon untuk memitigasi perubahan iklim, serta mengatur siklus air dan kesuburan tanah. Kehadiran vegetasi yang sehat memastikan keberlanjutan rantai makanan sekaligus menyaring polutan agar ketersediaan air bersih tetap terjaga.
Sebagai perlindungan bencana, cengkeraman akar tanaman mencegah erosi dan tanah longsor di perbukitan serta meresap air hujan untuk meminimalkan risiko banjir. Di kawasan pesisir, vegetasi seperti mangrove bertindak sebagai pemecah gelombang alami yang efektif meredam abrasi, badai, hingga tsunami.
Dampak ekonomi dan kesejahteraan petambak merupakan dimensi krusial dalam akuakultur yang memengaruhi pendapatan, stabilitas finansial, serta kualitas hidup pembudidaya. Kegiatan budidaya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan pesisir, dan peningkatan nilai tambah produk perikanan.
Pendapatan petambak sangat bergantung pada efisiensi produksi, stabilitas harga pasar, serta mitigasi risiko penyakit dan cuaca. Kesejahteraan ini diukur dari keuntungan finansial serta akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan permodalan.
Penerapan teknologi modern seperti sistem bioflok dan manajemen pakan efisien mampu menekan biaya operasional untuk meningkatkan margin keuntungan serta daya beli rumah tangga. Selain itu, penguatan kelompok petambak atau koperasi memperkuat posisi tawar mereka dalam rantai pasok demi mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Tantangan kebijakan, pendanaan, dan tata ruang merupakan tiga kendala utama yang saling berkaitan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah.
Di sektor kebijakan, tantangan muncul akibat tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, ketidaksinkronan aturan antarlembaga, serta dinamika politik yang kerap mengubah arah kebijakan secara mendadak. Hal ini diperparah oleh proses birokrasi yang panjang dan belum efisien, sehingga menghambat percepatan eksekusi berbagai program strategis di lapangan.
Sementara itu, dari sisi pendanaan dan tata ruang, keterbatasan ruang fiskal anggaran pemerintah masih menjadi hambatan besar dalam membiayai infrastruktur skala besar, terutama karena belum optimalnya skema pembiayaan alternatif dan tingginya persepsi risiko bagi investor swasta.
Masalah ini berkelindan dengan persoalan tata ruang, seperti maraknya konflik pemanfaatan lahan, alih fungsi kawasan produktif dan resapan air tanpa kendali, serta keterbatasan data spasial terintegrasi yang diiringi masih lemahnya penegakan hukum di lapangan. Edukasi dan pendampingan berkelanjutan krusial menguba pola pikir petambak agar menjaga kelestarian ekosistem pesisir, bukan sekadar mengeksploitasinya.
Melalui lokakarya dan pendekatan partisipatif, petambak belajar melestarikan mangrove serta mengelola kualitas air dan limbah. Perubahan cara pandang ini terbukti meningkatkan resiliensi budidaya, menekan risiko penyakit dan kegagalan panen, serta menjamin keberlangsungan ekonomi dan lingkungan kawasan pesisir.
Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa kegagalan tambak konvensional dan deforestasi mangrove telah memicu krisis ekologis serta kemiskinan bagi petambak pesisir Indonesia, sehingga penerapan silvofishery (Wana-Mina)—seperti model Empang Parit, Komplangan, dan Empang Jalur—menjadi solusi berkelanjutan yang mengintegrasikan konservasi mangrove dengan budidaya komoditas alami (seperti kepiting bakau, bandeng, dan udang windu) untuk memberikan manfaat ekologis, mitigasi bencana, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi petambak, meskipun penerapannya masih menghadapi tantangan tumpang tindih kebijakan, keterbatasan pendanaan, konflik tata ruang, dan perlunya edukasi serta pendampingan masyarakat secara berkelanjutan. (*)
(Penulis adalah dosen Fakultas Peternakan Universitas HKBP Nommensen Medan)
