MEDAN, Sumutpost.id – Sejak pertama dilantik pada 20 Februari 2025, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution secara perdana memasuki kantor Gubernur, Senin (3/3/2025). Dalam kata sambutan perdananya sebagai Gubernur, ia menekankan tugas pemerintah adalah melayani masyarakat, tapi dari kenyataan dan realisasi dari pidatonya tidak sesuai dari apa yang disampaikannya, seperti pepesan kosong.
Sumut saat ini seram dan gelap dengan inflasi tertinggi, terkorup di Indonesia serta APBD merosot dan lima pejabat eselon dua mundur dan dimundurkan.
Dalam perjalanan kepemimpinannya, Bobby Nasution sudah mulai menampilkan ego kekuasaannya yang tidak beretika, bagaikan bos mafia yang berkuasa diatas tahta kerajaan ‘Genk Sumut’, semua ASN harus tunduk, patuh dan loyal dengan apa kehendak maunya, walaupun melanggar aturan.
Kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution tengah menjadi sorotan publik dan media massa terkait isu-isu pemerintahan, mutasi pejabat, hingga kinerja daerah. Beberapa poin utama, seperti inflasi tertinggi, pengunduran diri pejabat, dan isu korupsi, telah menjadi topik pemberitaan.
Di Tangan Bobby Nasution Inflasi Tertinggi di Seluruh Indonesia
Provinsi Sumatera Utara pada kepemimpinan Gubsu Bobby Nasution mencatat inflasi tertinggi se-Indonesia. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menegur Gubernur Bobby Nasution terkait tingginya angka inflasi ini, yang mencapai 5,32% secara tahunan per September 2025.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut disebut telah melakukan upaya untuk mengatasi inflasi, operasi pasar dan intervensi komoditas seperti cabai merah, untuk mengendalikan laju inflasi, Pemprovsu sendiri membeli cabai dari jember yang sumber dananya tidak diketahui publik.
Sementara cabai asal tanah Karo banyak disuplai ke Pekan Baru Riau, cabai yang masuk untuk mengendalikan inflasi dari jember dan banyak yang busuk. Disini Pemprovsu dengan TIPD nya tidak paham maksud dari inflasi. Anehnya Pemprovsu menjadi pedagang cabai dengan memanfaatkan relawan untuk lakukan operasi pasar pencitraan jual cabai, sehingga ASN-pun dipaksa harus beli cabai busuk.
Pejabat Mundur dan Kontroversi Mutasi
Beberapa pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumut telah mengundurkan diri atau dipaksa mundur dan dicopot. Pejabat yang disebut mengundurkan diri antara lain:
1. Ilyas Sitorus (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika/Kominfo)
2. Muhammad Rahmadani Lubis (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah/BKAD)
3. Hasmirizal Lubis (Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/Perkim)
4. Zakir Daulay, Kadis Peternakan dan Perkebunan Sumut
5. Rajali, Kadis Pertanian dan Holtikultura Sumut.
Menurut sumber dari BKD yang tidak bersedia disebutkan namanya, bahwa Hasmirizal dan Rajali, bukan mengundurkan diri tapi dimundurkan dengan paksa mundur oleh Bobby Nasution Gubernur Sumatera Utara. Surat pengunduran dirinya telah dibuat sebelumnya oleh BKD.
“Selama Provinsi Sumut ada, baru inilah Gubernur bertindak semena-mena tidak beretika,” ujar sumber.
Sementara pejabat yang mengalami penurunan dari Kadis Perizinan Terpadu Satu Pintu menjadi Kepala Biro Organisasi yaitu Faisal. Sedangkan pejabat eselon II/kadis yang dibebas tugaskan adalah Mulyadi Simatupang Kadis Perindag dan ESDM serta Kadis Tenaga Kerja Ismail P. Sinaga.
Begitu juga terjadi kepada Sekretaris Dinas Koperasi Sumatera Utara Puji Latuperisa dimutasi dengan turun jabatan. Korban selanjutnya Direktur RSJ Prof. Dr. Ildrem Ismail Lubis dipaksa harus mengembalikan dana sebesar Rp. 564 juta, bila tidak diserahkan ke pihak APH, selanjutnya Ismail Lubis dicopot dari jabatan direktur RSJ, begitulah kezholiman Bobby Nasurion sebagai Gubernur di Sumut.
Isu Pejabat Pemko “Dikapalkan” ke Sumut, Ada Koruptornya, Sumut terkorup
Terdapat pula isu mengenai pengangkatan pejabat dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang umumnya ditarik untuk mengisi jabatan sementara atau strategis di Pemprov Sumut.
Gubernur Bobby Nasution sendiri dalam kesempatan pelantikan pejabat kerap mengingatkan agar pejabat menjauhi praktik korupsi dan pungli, namun kenyataan yang terjadi salah satu dari “Golden Boy” kesayangannya yang diboyong dari Pemko Medan malah terkena OTT KPK beberapa waktu lalu, dan ini menghebohkan jagat maya mengingat Bobby Nasution menantu Presiden Ke 7 Republik Indonesia yang saat ini masih berpolemik dengan masalah izajah palsu.
Dengan tertangkap tangannya “Golden Boys’ Bobby Nasution, akhirnya semua mulai terungkap dalam fakta persidangan pengadilan; Sumut dapat dikatagorikan menjadi Provinsi terkorup di Indonesia.
Ditempat terpisah, Azhari Sinik Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumaters Utara (LIPPSU), mengatakan isu masuknya pejabat dari Pemko Medan ke Sumut yang pasalnya belum memenuhi kreteria dengan menempatkan posisi yang strategis, ini bisa menjadi bencana besar di Provsu, dan bisa jadi Sumut ini seram dan gelap.
“Buktinya kita mendapat predikat inflasi tertinggi ditambah dengan OTT KPK bisa jadi provinsi terkorup di Indonesia, dengan kondisi pendapatan APBD yang merosot dan mundurnya 5 pejabat eselon 2. Kejadian ini belum pernah terjadi sejak Provinsi Sumatera Utara ini berdiri, ” tegas Azhari Sinik kepada media.
Sejarah Sumatera Utara
Sejarah Gubernur Sumatera Utara
sejak Indonesia merdeka pada tahun 1948, Provinsi Sumatera Utara telah dipimpin oleh sejumlah tokoh, dengan Sutan Muhammad Amin Nasution menjadi Gubernur pertama. Dari berbagai sumber, hingga kini Sumatera Utara telah dipimpin oleh sekitar 18 hingga 22 orang Gubernur (termasuk penjabat dan Pelaksana Tugas) tergantung metodologi penghitungan masa jabatan dan Plt. Data berbeda-beda, namun secara umum mencantumkan nama-nama yang sama.
Berikut adalah salah satu referensi daftar Gubernur Sumatera Utara (termasuk Plt dan Penjabat) yang dimulai dengan Sutan Mohammad Amin Nasution (1948):
1. Sutan Mohammad Amin Nasution
2. Ferdinand Lumban Tobing
3. Sarimin Reksodihardjo (Pj)
4. Abdul Hakim
5. Sutan Mohammad Amin Nasution (Periode kedua)
6. Sutan Kumala Pontas
7. Raja Djundjungan Lubis
8. Eny Karim
9. Ulung Sitepu
10. PR. Telaumbanua
11. Marah Halim Harahap
12. Edward Waldemar Pahala Tambunan
13. Kaharuddin Nasution
14. Raja Inal Siregar
15. Tengku Rizal Nurdin
16. Rudolf Pardede (Plt dan Gubernur Definitif)
17. Syamsul Arifin
18. Gatot Pujo Nugroho
19. Tengku Erry Nuradi
20. Edy Rahmayadi
21. Bobby Nasution
“Dari 18 hingga 22 Gubernur memiliki masalahnya masing, namun dalam catat LIPPSU, ada Gubernur yang terlibat PKI, yaitu Ulung Sitepu, Gubernur terlibat Korupsi dan di tahan KPK yaitu: Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho. Namun berdasarkan penilaian LIPPSU hanya Bobby Nasution Gubernur yang tidak memiliki integritas dan etika dalam membangun komunikasi silaturahminya kepada para senior dan ASN,” pungkasnya. (msp)
