SEGALA jenis pemilihan umum, mulai dari pemilihan kepala daerah, pemilu legislatif, hingga pemilihan presiden, ternyata membawa dampak luar biasa kepada perkembangan masyarakat Indonesia. Euforia kebebasan berpendapat yang sebelumnya terkekang di Era Orde Baru, sepertinya mendapat tempat subur untuk berkembang biak.
Namun sayangnya, perkembangan demokrasi tersebut, sepertinya tidak diimbangi dengan perkembangan yang baik pada wawasan berpikir maupun mentalitas masyarakat Indonesia. Masyarakat sepertinya belum siap menerima perubahan di bidang demokrasi tadi, sehingga bahkan timbul kesan reformasi muncul terlalu dini.
Faktanya, kebebasan berpendapat sering kebablasan dengan tindakan-tindakan tidak pada tempatnya dan justeru lebih sering bertentangan dengan yang disuarakan. Para pengunjuk rasa sering menyuarakan keadilan, kedamaian, dan sebagainya, justeru dengan merusak fasilitas umum dan mengganggu aktifitas orang-orang yang katanya, mereka perjuangkan.
Yang disesalkan, kesalahkaprahan atas demokrasi pun merambat ke segala jenis pemilihan umum. Bagi masyarakat, musim pemilihan umum, baik pilkada, pemilu legislatif, maupun pilpres, terkesan sebagai musim rezeki. Musim di mana para kandidat akan membagi-bagikan sesuatu, baik berbentuk uang maupun barang.
Para pengamat politik mengatakan, ada tiga jenis pemilih, yaitu pemilih yang berdasarkan rasa emosional, rasional, dan pragmatis. Sedihnya, pemilih sekarang justeru didominasi pemilih pragmatis, yang memilih berdasarkan imbalan. Jadi kita tidak heran, pada saat proses pilkada berlangsung, maka yang sering ditanyakan warga adalah soal ‘kejelasan’ dalam artian materi apa yang akan mereka terima.
Padahal, dominasi pemilih pragmatis, selain menimbulkan ‘cost’ tinggi, akan meninggalkan beban kepada kepala pemerintahan terpilih, sehingga berpotensi mengabaikan kepentingan rakyat. Akibatnya akan semakin jauh harapan kepada kepala pemerintahan terpilih. Besarnya biaya yang ditanggung selama selama proses pilkada, pileg, maupun pilpres, akan jadi beban pemikirannya selama memimpin, sehingga akan mencari segala upaya mengembalikan uangnya, plus bunga-bunganya.
Ini sebuah kebuah kenyataan ironis, di mana saat sebuah pemilihan langsung harusnya memberi kesempatan bagi rakyat untuk memilih seorang pimpinan berkualitas, masyarakat sendiri justeru merusaknya dengan pikiran penuh materi.
Padahal dulu, saat pemilihan kepala pemerintahan/daerah masih dilakukan MPR RI/DPRD setempat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, hingga nasional, masyarakat banyak protes, dengan salah satu alasan, kepala pemerintahan/daerah terpilih, bukan atas keinginan mereka. Masyarakat selalu menuding (saat itu), bahwa kekuatan uang selalu ‘bermain’ dalam setiap pemilihan kepala pemerintahan/daerah oleh wakil rakyat. Hingga akhirnya, rakyat pun diberi kesempatan untuk memilih sendiri, dengan harapan, kualitas pemimpin akan makin mendekati harapan masyarakat yang memilihnya.
Namun, fakta berkata lain, di mana segala jenis pemilihan langsung bukannya memperbaiki hasil pilihan. Bahkan lebih dari itu, malah merusak mental masyarakat, walau mungkin tidak seluruhnya. Politik uang yang dulu dengan lantang diteriakkan masyarakat kepada legislatif di segala tingkatan saat pemilihan kepala pemerintahan/daerah, justeru malah makin berkembang dengan subur saat pemilihan dilakukan langsung oleh rakyat. Satu-satunya ‘visi misi’ yang bisa menarik hati masyarakat untuk memilih seorang kandidat adalah, seberapa royal si kandidat menghamburkan uang, bukan kelayakan program-programnya.
Bahkan yang menyedihkan lagi, di hampir semua daerah, khususnya Sumut, sudah ada tarif tertentu yang dibebankan masyarakat kepada kandidat, apabila ingin dipilih. Nilainya mencapai ratusan ribu bahkan mencapai sejuta Rupiah per kepala. Rakyat sepertinya tidak lagi memikirkan, seberapa besar dana yang harus dikeluarkan seorang kandidat hanya sekedar merebut jabatan bupati misalnya, kalau seorang calon pemilih harus dibayar dengan jumlah besar. Apalagi kalau sudah skala nasional.
Dan hasil pemilihan tentunya sangat gampang ditebak. Ada pengeluaran, tentu ada pemasukan plus laba. Masalah, apakah kebijakan itu nantinya prorakyat atau tidak, sama sekali tidak lagi masalah. Toh hampir semua kandidat berpikir, bahwa urusan dengan rakyat sudah selesai, saat mereka menerima uang. Ibarat dagangan, rakyat sudah menerima hasil penjualan suaranya dengan harga pantas dan tidak bisa dikembalikan lagi.
Akhirnya, rakyat sendiri yang jadi korban dan tidak bisa melakukan apa-apa saat ada kebijakan kepala pemerintahan/daerah yang dirasakan tidak berpihak. Nggak salah kalau kepala pemerintahan/daerah terpilih punya pemikiran, apalagi yang diributkan. Toh semuanya sudah dibayar tuntas.
Belum lagi masalah yang sudah merebak sejak Pilpres 2014 hingga Pilkada DKI, dan terakhir Pemilu 2024, yaitu menjamurnya caci-maki. Rakyat seolah merasa, bahwa mencaci, menghina, menghujat, dan memfitnah, sudah menjadi lumrah. Tanpa jelas apa tujuan membela dengan membabi-buta, maka pertemanan bahkan kekeluargaan pun menjadi tidak ada lagi harganya.
Coba kita perhatikan di media sosial, dari dulu hingga sekarang. Hingga kini, pendukung tiga cawapres di Pilpres 2024 kemarin, tak habis-habisnya saling menyerang, bahkan hingga pemenang sudah ditetapkan. Hoaks pun ‘berseliweran’ bagai angkot di jalanan. Mulai hoaks halus sampai paling kasar, bebas muncul tanpa ada filter apa pun, dan semua ‘ditelan habis’ oleh masyarakat yang gampang dicuci otaknya.
Mempunyai pilihan pada pilkada atau pilpres adalah hal yang sangat baik. Seorang warga negara memanglah seharusnya aktif menyukseskan pemilihan di tingkat mana pun, dengan turut serta menjatuhkan pilihan. Mendukung kandidat juga tidak salah. Malah aneh rasanya kalau kita memilih tanpa alasan.
Akan tetapi, kehilangan teman, bahkan keluarga, bahkan rasa kemanusiaan, janganlah sampai dianggap menjadi harga yang pantas hanya demi membela si kandidat.
Padahal ironisnya, si kandidat, kenal pun nggak dengan kita. Yang ada hanya fanatisme membabi-buta.
Akhirnya kita hanya bisa bertanya, “Pemilihan langsung ini, apakah anugerah atau bencana?”. (msp)
