MEDAN, Sumutpost.id – Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) tidak memahami maksud dari tujuan program makanan bergizi gratis (MBG) maupun pembangunan dari Koperasi Merah Putih (KMP) di Tanah Air.
Koordinator PMPHI, Gandi Parapat menilai, program MBG maupun KMP yang merupakan bagian dari program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, lebih kental nuansa politiknya.
“Kedua program ini patut dipertanyakan. Program ini kurang efektif untuk membantu memulihkan perekonomian masyarakat. Jangan sampai masyarakat diperalat,” ujar Gandi Parapat.
Gandi menilai program MBG dan KMP lebih mengarah pada tujuan politik pada tahun 2029 mendatang. Program ini tidak jauh berbeda dengan program bantuan sosial (Bansos) di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Lihat saja program bansos sebelum pilpres 2019 dan 2024 lalu. Program itu secara otomatis menguntungkan Jokowi. Hal sama juga dengan program MBG dan KMP, ini ke depannya akan membawa kegaduhan elit partai politik,” ungkapnya.
Gandi mengaku tidak memahani secara detail maksud dari program koperasi merah putih tersebut. Hal yang dikhawatirkan jika program tersebut justru memukul industri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di tengah masyarakat.
“Selain mempengaruhi usaha ritel seperti indomaret dan alfamart, UMKM tentunya akan tergerus dari program koperasi merah putih tersebut. Begitu juga dengan program MBG, terlalu banyak menguras anggaran negara,” sebutnya. (msp)
