MENGAPA orang-orang berintegritas tinggi dan bersih justru kerap kali kesulitan mendapatkan ruang di negeri ini? Pertanyaan retoris itu tampaknya paling pas untuk menggambarkan sepak terjang Dr. Marsillam Simanjuntak, S.H.
Bagi generasi muda saat ini, namanya mungkin terdengar asing. Namun di kalangan aktivis reformasi, pakar hukum tata negara, dan para koruptor kelas kakap era 2000-an, nama Marsillam Simanjuntak adalah momok yang menakutkan. Pria kelahiran 23 Februari 1943 ini adalah definisi nyata dari seorang negarawan yang lurus, teguh pendirian, dan “tidak bisa dibeli”.
Namun, ironi terbesar dalam sejarah penegakan hukum kita pernah menimpa dirinya. Sebuah peristiwa yang membongkar bagaimana sistem politik kita sering kali “alergi” terhadap figur yang terlalu bersih.
Juara Satu di Pansel KPK, “Dibuang” di DPR.
Kejadian itu berlangsung di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, Marsillam Simanjuntak memutuskan untuk mengikuti proses seleksi menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di bawah penilaian Panitia Seleksi (Pansel) yang diisi oleh tokoh-tokoh independen, kredibel, dan objektif, Marsillam tampil memukau. Berdasarkan seluruh rangkaian ujian materi, rekam jejak, dan integritas, Pansel menempatkan Marsillam Simanjuntak di urutan teratas. Ia adalah lulusan terbaik, calon ketua yang paling ideal di atas kertas.
Namun, kejutan pahit terjadi ketika hasil seleksi tersebut diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjalani fit and proper test. Di tangan para politisi Senayan, Marsillam justru sengaja disingkirkan dan tidak dipilih.
Banyak pengamat menilai, rekam jejak Marsillam yang terlalu lurus dan tanpa kompromi justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri di ruang politik. Mengapa DPR saat itu takut memilihnya? Jawabannya ada pada masa lalunya yang luar biasa.
Dari Dokter Penerbangan hingga Kamar Tahanan Militer
Marsillam mengawali langkah hidupnya dengan cara yang unik. Ia adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) tahun 1971. Sesaat setelah lulus, ia menyerahkan ijazah dokternya kepada sang ibu sembari berkata, “Mama, ini saya persembahkan ijazah dokter saya kepada Mama. Ambil dan simpan sebagai tanda bakti dan hormat saya kepada Mama.”
Ia lalu bekerja sebagai dokter penerbangan di maskapai Garuda Indonesia. Namun, idealisme Marsillam bergejolak melihat ketidakadilan di era Orde Baru. Pada tahun 1974, ia dituduh terlibat dalam Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari). Akibatnya, ia harus mendekam di rumah tahanan militer selama 17 bulan tanpa pernah diadili.
Penderitaannya tak berhenti di sana. Setelah bebas, ia dipaksa pensiun dini dari Garuda karena secara tegas menolak menjadi anggota Korps Pegawai Negeri (Korpri) dan menolak ikut indoktrinasi P-4—dua instrumen yang waktu itu digunakan rezim Soeharto untuk menjinakkan daya kritis masyarakat.
Menguliti Orde Baru Melalui Jalur Hukum
Kehilangan pekerjaan sebagai dokter tidak membuat nyali Marsillam ciut. Ia justru banting setir kuliah lagi di Fakultas Hukum UI dan lulus pada tahun 1989. Di usia 46 tahun, ia menulis skripsi fenomenal berjudul Unsur Hegelian dalam Pandangan Negara Integralistik.
Buku yang lahir dari skripsi itu menjadi “kitab suci” para aktivis pro-demokrasi karena dengan berani membongkar bagaimana konsep kekeluargaan dan kesatuan Orde Baru sebenarnya diadopsi dari paham totalitarian yang menindas kedaulatan rakyat. Bersama sahabat masa kecilnya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ia juga mendirikan Forum Demokrasi (Fordem) untuk melawan otoritarianisme Soeharto.
Benteng Terakhir Jaksa Agung yang Bersih
Ketika Gus Dur naik menjadi Presiden, Marsillam dipanggil ke istana. Ia sempat menjabat sebagai Sekretaris Kabinet dan Menteri Kehakiman. Namun, jabatan paling legendarisnya adalah ketika ia ditunjuk menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia pada periode Juli–Agustus 2001.
Ia menggantikan sahabatnya, Baharuddin Lopa, yang wafat secara mendadak di Riyadh, Arab Saudi. Meski hanya menjabat dalam hitungan bulan di akhir pemerintahan Gus Dur, duet Lopa dan Marsillam sempat membuat para koruptor di Indonesia gemetaran karena komitmen mereka yang tak pandang bulu menyapu bersih para perampok uang negara.
Sentilan Menohok untuk Politisi Zaman Now
Marsillam dikenal sebagai tokoh yang sangat jarang tampil di publik. Namun, setiap kali ia memberikan kuliah umum, kata-katanya selalu menjadi tamparan keras bagi realitas politik hari ini.
Dalam salah satu kuliah umumnya, Marsillam sempat menyentil keras tabiat para politisi di parlemen yang selalu menyelesaikan segala sesuatu lewat voting (suara terbanyak).
“Sistem suara terbanyak bukan menjadi keharusan di dalam konstitusi kita. Apa yang ada di dalam konstitusi kita? Pancasila mengatakan: ‘kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’. Jadi, demokrasi menurut Pancasila bukan demokrasi voting. Bukan demokrasi suara terbanyak, tapi permusyawaratan,” tegas Marsillam.
Kisah Marsillam Simanjuntak adalah pengingat berharga bagi bangsa ini: bahwa di tengah riuhnya panggung politik yang transaksional, Indonesia pernah—dan selalu memiliki—putra terbaik yang memilih jalan sunyi demi menjaga integritas dan nalar demokrasi tetap hidup. Sayangnya, sistem kita sering kali belum siap menerima orang sejujur beliau. (Sumber: Wikipedia)
