MEDAN, Sumutpost.id – Komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel mulai menunjukkan hasil nyata di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).
Pada tahun pertama kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan Wakil Bupati Mahmud Efendi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan opini tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan Pemkab Tapteng dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beserta Opini WTP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada pemerintah daerah se-Sumatera Utara di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Sumatera Utara, Jumat 29 Mei 2024.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Wakil Bupati Mahmud Efendi menerima langsung LHP tersebut. Ia menyampaikan rasa syukur atas capaian yang diraih sekaligus mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Mahmud, opini WTP merupakan buah dari sinergi dan komitmen seluruh aparatur pemerintah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Opini WTP yang diberikan hari ini merupakan hasil kerja keras, perjuangan, dan sinergi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ini adalah komitmen kami bersama Bupati Masinton Pasaribu dan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjaga transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran daerah,”kata Mahmud Efendi usai menerima LHP tersebut.
Ia menegaskan, capaian tersebut sejalan dengan semangat perubahan yang diusung pasangan Masinton-Mahmud sejak awal memimpin Tapteng. Pemerintah daerah terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Mahmud juga menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP tidak terlepas dari dukungan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Binsar Tua Hamonangan Sitanggang, beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terus memperkuat sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah.
Menurutnya, raihan tersebut harus menjadi momentum untuk membangun budaya kerja yang lebih disiplin dan bertanggung jawab hingga ke tingkat desa.
“Mulai dari tingkat atas hingga ke tingkat desa, kami berharap seluruh aparatur menerapkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan. Anggaran harus digunakan secara tepat sasaran dan tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tata kelola pemerintahan harus bersih dan bebas dari penyimpangan,” tegasnya.
Meski berhasil memperoleh Opini WTP, Pemkab Tapteng tidak akan berpuas diri. Raihan tersebut justru menjadi motivasi untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“WTP harus menjadi pemacu semangat untuk terus memperbaiki pengelolaan pemerintahan ke depan. Kami tidak ingin terlena dengan capaian ini. Esensi utama pemerintah adalah hadir dan melayani kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya,” kata Mahmud.
Raihan Opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 menjadi catatan positif bagi Pemkab Tapteng di bawah kepemimpinan Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi.
Capaian ini sekaligus memperkuat optimisme bahwa upaya membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat terus berada pada jalur yang tepat. (msp)
