JAKARTA, Sumutpost.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih bekerja mendalami dan mengembangkan perkara korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Dalam perkara dugaan pembangunan jalan ini pihak KPK telah menetapkan mantan Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting dan empat orang lainnya sebagai tersangka.
“Hari ini kita melakukan pengembangan dengan memeriksa salah satu saksinya mantan Kapolres Tapsel Yasir Ahmadi terkait korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi, Jumat (25/7).
Namun, ia enggan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan terhadap AKBP Yasir Ahmadi tersebut. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi. Untuk materi penyelidikannya tidak bisa kita sampaikan,” ungkapnya kepada awak media.
Sebelumnya, penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang lainnya sebagai saksi di gedung Badan Pemeriksaan Keuangan Pusat (BPKP), Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Sunggal, beberapa waktu lalu.
Adapun kedelapan orang yang diperiksa KPK itu diantaranya MJSN, Bupati Mandailing Natal periode 2021-2025. EYS yang menjabat sebagai Plt Kadis PUPR Madina, NTL dari Pokja PUPR Madina, dan ISB yang tercatat sebagai ibu rumah tangga.
Kemudian, TFL selaku Komisaris PT Dalihan Natolu, MRM sebagai Bendahara PT Dalihan Natolu, MH yang merupakan Direktur sekaligus pemegang saham PT Rona Na Mora, serta SAM yang menjabat Wakil Direktur PT Dalihan Natolu.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemeriksaan terhadap kedelapan orang tersebut. Salah satunya yang turut diperiksa Bupati Mandailing Natal periode 2021-2025 berinisial MJSN.
“Benar, penyidik tengah melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang sebagai saksi atas perkara dugaan korupsi pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara (Sumut),” terangnya. (msp)
