TEBINGTINGGI, Sumutpost.id – Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) merilis jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Lingkungan (Kepling) untuk masa bakti 2025–2028. Proses pemilihan digelar sepanjang 1–24 Desember 2025, mencakup tahapan sosialisasi, pendaftaran, seleksi, hingga penetapan.
Berdasarkan jadwal matrik yang merupakan lampiran surat edaran Dinas DP3APM itu disebutkan, tahapan pilkepling dimulai dengan sosialisasi peraturan, dilanjutkan pembentukan panitia pemilihan, pembukaan pendaftaran, seleksi administrasi, dan tes pengetahuan terkait tugas kepling serta penilaian kemampuan terhadap situasi dan kondisi lingkungan. Setelah itu panitia menetapkan calon terpilih, yang kemudian hasilnya disampaikan kepada camat melalui lurah untuk diproses menuju penetapan resmi.
Kepala Dinas DP3APM Kota Tebing Tinggi, Muhammad Syahirwan, SKM., M.Kes, yang ditanyai Rabu (3/12/2025) mengatakan pemilihan kepala lingkungan tahun ini menjadi momentum memperkuat kualitas pelayanan pemerintahan di akar rumput.
“Kami memastikan seluruh proses berlangsung transparan, objektif, dan sesuai regulasi. Kepling adalah ujung tombak layanan masyarakat. Maka hanya figur yang memenuhi syarat, memahami kondisi lapangan (lingkungan) dan berintegritas yang harus lolos,” ujarnya.
Lanjut Syahirwan, Kepling merupakan struktur pemerintahan paling dekat dengan warga. Karena itu, Pemkot menegaskan bahwa proses seleksi harus berintegritas dan akuntabel agar melahirkan pemimpin lingkungan yang memahami kondisi sosial masyarakat dan siap memberi pelayanan publik yang cepat.
“Pemerintah Kota berharap proses ini berjalan tertib, bebas intervensi, dan melibatkan partisipasi masyarakat secara konstruktif. Dengan struktur lingkungan yang kuat, Pemkot menilai efektivitas kebijakan, koordinasi kebencanaan, hingga layanan sosial akan semakin membaik”, ujar Syahirwan.
Terpisah, Pemerhati Kebijakan Publik Kota Tebingtinggi, Azannuari Purba saat dimintai tanggapannya terkait setiap 3 tahun sekali gelaran pilkepling berlangsung sering menimbulkan konflik di tengah masyarakat khususnya isu adanya pengaruh tangan tak terlihat (invisible hand) yang mencoba mempengaruhi proses seleksi, ia tidak membantahnya.
“Ya benar, tiga tahun lalu pemilihan Kepling berpotensi memicu polarisasi kecil di lingkungan tertentu, apalagi ketika kompetisi antar calon waktu itu ada keterlibatan figur tertentu yang mencoba mempengaruhi proses seleksi. Itu yang riskan bisa kembali terulang seperti tiga tahun lalu, sehingga gara-gara itu muncul persepsi keberpihakan panitia pilkepling kepada salah satu calon titipan. Meskipun prosedur pelaksanaan tekhnisnya telah baku, tapi tetap ada celah permainan pengkondisian”, ujar Azannuari yang tidak menafikan hal itu sering kali menjadi titik sensitif di lingkungan yang memiliki riwayat konflik internal.
Oleh karena itu, lanjut Adzannuari, dirinya mendorong pemerintah kelurahan dalam hal ini panitia seleksi agar memberikan keterbukaan informasi di setiap kelurahan untuk menghindari kesalahpahaman publik.
“Aparatur kelurahan termasuk panitia harus mendeteksi gejala konflik sejak dini dan meningkatkan komunikasi publik tentang mekanisme penilaiannya agar hasil akhir nanti dapat diterima masyarakat”, pinta Azannuari. (msp)
