TAPTENG, Sumutpost.id – Tiga puluh tahun telah berlalu sejak tragedi 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal sebagai Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli). Meski waktu terus berjalan, peristiwa yang menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia itu masih dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan hak-hak politik rakyat.
Sebagai bentuk refleksi atas peristiwa bersejarah tersebut, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menggelar Dialog Publik dan Nonton Bareng Dokumenter Kudatuli 1996 di Pandan Kupie, Kecamatan Pandan, Senin 27 Juli 2026.
Kegiatan itu dihadiri kader partai, simpatisan, mahasiswa, pemuda, serta masyarakat yang ingin memahami kembali perjalanan panjang demokrasi Indonesia.
Selain pemutaran dokumenter, peserta juga mengikuti dialog interaktif mengenai makna Kudatuli dan relevansinya terhadap kehidupan demokrasi saat ini.
Dalam dialog tersebut, Turunan Gulo yang menjadi narasumber mengisahkan kembali situasi politik menjelang bergulirnya Reformasi 1998. Menurutnya, Kudatuli bukan sekadar bentrokan politik, melainkan salah satu rangkaian peristiwa yang memperlihatkan kuatnya tekanan terhadap kebebasan sipil pada masa itu.
Ia mengenang bagaimana dirinya bersama sejumlah rekan harus menghadapi rasa takut ketika menyampaikan aspirasi di ruang publik. Saat itu, kata dia, hanya beberapa orang aktivs pejuang demokrasi turun menyampaikan pendapat meski dibayangi ancaman intimidasi hingga kemungkinan dipenjara.
“Kebebasan berpendapat di muka umum dimulai. Demokrasi yang kita rasakan hingga saat ini. Bahkan kita bisa berdemonstrasi,” ujar Turunan.
Menurutnya, berbagai kebebasan yang kini dinikmati masyarakat, termasuk kebebasan pers dan hak menyampaikan aspirasi, tidak lahir begitu saja. Semua merupakan hasil dari perjuangan panjang yang menuntut pengorbanan besar.
“Itu juga sesuatu hal yang sangat mahal pada era rezim Soeharto. Ini bukan hadiah yang jatuh dari langit, melainkan dari perjuangan yang berdarah-darah,”ungkapnya.
Turunan Gulo berharap peringatan tiga dekade Kudatuli tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Ia menilai peristiwa tersebut harus menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk memahami pentingnya demokrasi, supremasi hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Ia juga menitipkan pesan kepada kalangan muda agar terus meningkatkan literasi mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial, serta ikut merawat demokrasi secara bertanggung jawab agar tidak kembali tergerus oleh praktik kekuasaan yang sewenang-wenang.
Sementara itu, Ketua Panitia Dennis Simalango mengatakan bahwa peringatan Kudatuli merupakan upaya mengingat kembali salah satu babak penting dalam sejarah perjuangan PDI Perjuangan sekaligus perjalanan demokrasi Indonesia.
“Mengingat kembali Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau disingkat Kudatuli, yakni peristiwa penyerangan dan pengambilalihan paksa Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 1996,” ujarnya.
Menurut Dennis, memahami sejarah merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Dengan mengenang peristiwa masa lalu, masyarakat diharapkan mampu mengambil pelajaran agar praktik kekerasan politik, pembungkaman kebebasan berpendapat, maupun pelanggaran terhadap hak-hak demokratis tidak kembali terulang di masa mendatang.
Peringatan tiga dekade Kudatuli di Tapanuli Tengah pun menjadi momentum untuk menegaskan bahwa demokrasi yang dinikmati masyarakat saat ini lahir melalui proses panjang, penuh tantangan, dan pengorbanan. Semangat tersebut diharapkan terus hidup sebagai pengingat bahwa kebebasan, keadilan, dan hak menyampaikan pendapat merupakan nilai yang harus dijaga bersama oleh seluruh elemen bangsa. (msp)
