LUBUK PAKAM, Sumutpost.id –
Program pasar murah yang digelar di kompleks DPRD Kabupaten Deli Serdang menuai kritik keras dari masyarakat. Alih-alih meringankan beban warga miskin, kegiatan yang diprakarsai Ketua DPRD Kabupaten Deliserdang bersama sejumlah anggota dewan itu justru dituding lebih berpihak pada kalangan mampu dan pegawai internal DPRD.
Peristiwa ini terjadi pada Rabu (10/9/2025) sekitar pukul 14.00 WIB di halaman kantor DPRD Kabupaten Deliserdang. Sebuah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan antrean panjang masyarakat, namun sebagian besar warga miskin yang hadir justru gagal mendapatkan paket sembako murah tersebut.
Dalam kegiatan pasar murah ini, DPRD Deliserdang menjual paket sembako seharga Rp80.000 berisi:
• 1 karung beras Bulog SPHP 5 kilogram
• 1 liter minyak goreng
• 1 kilogram gula pasir
• Beberapa bungkus mi instan
• Telur ayam
Namun, alokasi paket yang dikabarkan hanya sekitar 1.000 pcs tersebut, disebut lebih banyak terserap oleh staf, pegawai honorer DPRD, bahkan pembeli dari kalangan menengah ke atas yang datang menggunakan mobil pribadi.
Salah satu warga Lubuk Pakam berinisial NS (48) mengungkapkan kekecewaannya. Ia mengaku sudah memenuhi syarat dengan membawa Kartu Keluarga (KK) sesuai imbauan panitia, namun setibanya di lokasi justru diminta menunjukkan kupon khusus.
“Kami diminta bawa KK, tapi setelah sampai malah ditanya kupon. Kupon mana lagi? Kami warga miskin tidak pernah diberi kupon. Yang dapat justru orang bermobil, bahkan staf DPRD sendiri. Sementara kami hanya bisa melihat dari jauh,” kesal NS.
Hal senada juga diungkapkan puluhan ibu-ibu lainnya. Mereka merasa program yang seharusnya menjadi bentuk kepedulian wakil rakyat itu malah berubah menjadi ajang pembagian sembako untuk kalangan internal DPRD.
“Kalau memang untuk pegawai dan orang dalam saja, kenapa diumumkan ke masyarakat umum? Kami datang hanya buang waktu dan menambah rasa sakit hati. Seharusnya masyarakat kecil yang diutamakan,” ujar salah seorang warga lain dengan nada kecewa.
Program Tidak Tepat Sasaran
Berdasarkan pantauan langsung wartawan di lapangan, keluhan warga tersebut terbukti. Antrean warga miskin banyak yang pulang dengan tangan hampa, sementara staf dan pegawai honorer DPRD tampak leluasa mendapatkan paket sembako murah. Bahkan, beberapa mobil pribadi terlihat mengangkut paket dalam jumlah banyak.
Situasi ini memicu tudingan bahwa pasar murah DPRD Deliserdang gagal menjalankan misi utamanya: membantu masyarakat kecil di tengah beban ekonomi yang semakin berat.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Anggota DPRD Kabupaten Deliserdang, Paian Purba, SH, membenarkan adanya kegiatan pasar murah tersebut. Ia juga menyatakan bahwa pembiayaan pasar murah bukan berasal dari APBD, melainkan hasil swadaya anggota DPRD.
“Ya benar ada kegiatan pasar murah. Anggarannya hasil iuran kami sesama anggota DPRD,” jelas Paian Purba kepada awak media.
Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak DPRD mengenai tudingan masyarakat bahwa paket sembako lebih banyak dinikmati kalangan internal dan orang kaya, bukan warga miskin yang menjadi target utama.
Harapan Warga: DPRD Harus Lebih Merakyat
Masyarakat berharap agar program serupa di masa mendatang bisa direncanakan dengan lebih matang, transparan, dan tepat sasaran. DPRD sebagai lembaga wakil rakyat diminta tidak hanya memprioritaskan staf dan golongan tertentu, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat bagi rakyat kecil yang sangat membutuhkan bantuan di tengah tingginya harga kebutuhan pokok.
“Kami tidak butuh janji, kami butuh aksi nyata. Jangan hanya nama pasar murah, tapi isi dan pelaksanaannya tidak menyentuh masyarakat bawah,” tegas salah seorang ibu rumah tangga di Lubuk Pakam. (msp)
