DELISERDANG, Sumutpost.id –
Kedatangan Zakky Shahri, Ketua DPRD Deliserdang, ke SMPN 2 Galang telah menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.
Banyak yang mempertanyakan apakah kedatangan beliau benar-benar untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh sekolah tersebut atau hanya sebagai panggung politik untuk meningkatkan popularitasnya.
Sebagai ketua DPRD, Zakky Shahri memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan mengawasi jalannya pemerintahan di Deliserdang. Namun, dalam kasus SMPN 2 Galang, tampaknya kedatangannya lebih seperti upaya untuk mencari perhatian publik daripada benar-benar mencari solusi.
Guru dan siswa SMPN 2 Galang telah lama mengalami kesulitan akibat permasalahan yang dihadapi oleh sekolah tersebut. Mereka membutuhkan solusi yang konkret dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, kedatangan Zakky Shahri tidak membawa dampak yang signifikan bagi mereka.
Dalam kesempatan ini, kita perlu mempertanyakan apakah kedatangan Zakky Shahri benar-benar untuk kepentingan masyarakat atau hanya untuk kepentingan politiknya sendiri. Sebagai pemimpin, Zakky Shahri harusnya lebih fokus pada mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat, bukan hanya mencari perhatian public.
Untuk diketahui, perpindahan SMPN 2 Galang dimulai pada Januari 2023, setelah keluar putusan Mahkamah Agung yang memenangkan pihak Al-Washliyah atas lahan sekolah. Kemudian atas instruksi Dinas Pendidikan daerah itu, seluruh kegiatan belajar harus dikosongkan.
“Kami pindah ke SD di Desa Pisang Pala hampir setahun. Tapi akhir tahun terjadi pembacokan terhadap pekerja sekolah. Orang tua resah dan akhirnya kami direlokasi ke SMPN 1 Galang,” ujar Sarifah kepada awak media.
Kami ini guru, tentu taat pada perintah pimpinan. Tapi melihat anak-anak belajar dalam kondisi seperti ini membuat hati kami hancur,” kata Sri Wardani didampingi Sarifah Aini Siahaan dan Masidana Siahaan, guru SMPN 2 Galang, kepada awak media Selasa (15/072025).
Kondisi tersebut diperparah dengan sikap Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shari yang dianggap tak adil dalam menyikapi polemik. Para guru menyuarakan kekecewaan karena selama dua tahun mereka berpindah-pindah tanpa kehadiran wakil rakyat, namun Ketua DPRD justru muncul saat konflik dengan Al-Washliyah mencuat,
“Ada apa dengan Ketua DPRD dan wakil nya ini?,” tanya para orangtua murid. (msp)
