MEDAN, Sumutpost.id – Belasan massa dari Gerakan Mahasiswa Peduli Tranparansi Sumatera Utara (GMPET-SU) menggelar aksi, Senin 6 Juli 2026, menuntut Ketua DPRD Provinsi Sumut Erni Sitorus untuk memanggil dan memeriksa salah satu pimpinan DPRD Sumut yang kabarnya diduga terlibat makelar proyek dan jabatan di Pemko Medan.
Koordinator Aksi GMPET-SU Rahmad Siregar dalam orasinya mengatakan Ketua DPRD Provinsi Sumut Erni Sitorus harus menjelaskan siapa sosok pimpinan DPRD Sumut yang diduga menjadi makelar proyek dan jabatan di Pemko Medan.
“Jangan lembaga terhormat ini dikotori oleh oknum serakah yang berubah peran dan tugas menjadi makelar proyek dan jabatan. Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus harus memberi klarifikasi tentang kabar tersebut, agar tidak menjadi isu liar di publik,” ungakapnya.
Rahmad pun mendesak pimpinan DPRD Sumut menyikapi dengan tegas dugaan makelar proyek dan jabatan di Pemko Medan yang menyeret nama lembaga wakil rakyat tersebut.
Dalam orasinya, GMPET-SU menyampaikan sejumlah tuntutan agar dilaksanakan Ketua DPRD Provinsi Sumut.
Pertama, massa GMPET-SU meminta Ketua DPRD Provinsi Sumut Erni Sitorus menjelaskan siapa pimpinan DPRD Sumut berinisial RA yang kabarnya diduga menjadi makelar proyek dan jabatan di Pemko Medan.
Kedua, meminta BKD (Badan Kehormatan Dewan) DPRD Provinsi Sumut menyelidiki dan memeriksa kabar pimpinan DPRD Sumut berinisial RA diduga menjadi makelar proyek dan jabatan di Pemko Medan.
Ketiga, meminta 100 anggota DPRD Provinsi Sumut jangan menutupi kabar salah satu pimpinan DPRD Sumut berinisial RA yang diduga menjadi makelar proyek dan jabatan di Pemko Medan.
“Jika Ketua DPRD Provinsi Sumut tidak transaparan membukan kabar pimpinan DPRD Sumut berinisial RA yang diduga menjadi makelar proyek dan jabatan di Pemko Medan, kami akan terus menyuarakannya sampai aparat penegak hukum (APH) dari Kejaksaan Agung RI dan KPK RI turun ke Sumut untuk mengungkap kejahatan korupsi di Sumatera Utara,” tegas Rahmad Siregar.
Aksi massa GMPET-SU tidak mendapat respon dari seorang pun anggota DPRD Provinsi Sumut yang berjumlah 100 orang. Namun, perwakilan dari PNS menyambut dan berjanji akan menyampaikan aspirasi massa ke pimpinan dewan. (msp)
