LUBUK PAKAM, Sumutpost.id – Menyikapi berbagai polemik yang sedang “naik daun” di Indonesia khususnya DPR RI, DPRD di berbagai daerah, pengamat pemerintahan Deliserdang, Hasan Basri Siregar, buka suara.
Kepada media, pria yang kerap menyoroti tajam berbagai issu di Kabupaten Deliserdang itu mengatakan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR, DPRD) semestinya digaji setara Upah Minimum Regional (UMR) sebagai manifestasi radikalisasi kesederhanaan dan pengabdian mereka kepada rakyat, bukan sebagai budak oligarki yang rakus.
Jika klaim ‘pro rakyat’ bukan sekadar retorika kosong, maka kompensasi dan gaya hidup DPR-DPRD harus menjadi cermin keselarasan dengan konstituen yang mereka wakili—bukan menjadi simbol jarak elit yang tak terjangkau.
“Bayangkan DPR-DPRD yang hidup dengan UMR, tanpa tunjangan pensiun yang mewah, tanpa mobil dinas melebihi standar, tanpa akomodasi eksklusif yang jauh dari realitas jutaan pekerja harian. Ini bukan soal merampas hak, melainkan soal mempertajam mandat mereka sebagai pelayan publik yang autentik. DPR yang ‘pro rakyat’ mestinya merangkak dalam kesederhanaan, bukan berlenggak-lenggok dengan privilese yang menyakiti mata rakyat kecil,” ujar Hasan Basri Siregar yang juga Ketua Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Kabupaten Deliserdang.
Masih Hari,S sapaan akrab Hasan Basri Siregar, katanya, aru baru ini dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored yang tayang pada 11 September 2025, Yusril menyampaikan kritik tajam terhadap proses seleksi calon legislatif yang dianggap tidak berbasis kapasitas, melainkan uang dan popularitas.
“Sulit mengharapkan DPR yang berkualitas dengan sistem seperti sekarang. Banyak anggota DPR yang ditempatkan di komisi tanpa memahami bidangnya, bahkan ada yang malas belajar,” kata Yusril.
Mengutip riset lembaga independen, Yusril mengungkap bahwa 99 persen anggota DPR saat ini merupakan produk oligarki politik dan dinasti kekuasaan.
“Kalau bukan istri bupati, anak gubernur, ya kerabat pejabat. Banyak juga yang masuk DPR karena dibiayai oligarki. Tujuannya jelas, mengamankan kepentingan mereka,” tegasnya.
Dengan gaji setara UMR dan tanpa fasilitas parasit, anggota DPR mungkin akan lebih galak memperjuangkan nasib konstituen mereka, bukan sibuk mengamankan rente oligarki atau memperkaya diri dengan politik transaksional. Ini bukan sekadar simbolis—ini soal revolusi mental representasi. DPR harus berhenti menjadi ‘agen’ kepentingan sempit dan berubah menjadi corong aspirasi rakyat miskin yang tak bersuara.
Tentu, wacana ini akan diterjang gelombang protes dari kubu yang nyaman dengan status quo. Tapi esensi demokrasi sejati adalah keselarasan dengan denyut nadi rakyat, bukan harmoni dengan oligarki yang memangsa. Jika DPR ingin pulih kredibilitasnya, kesederhanaan dan transparansi kompensasi adalah harga yang harus dibayar—tanpa tawar-menawar.
Pertanyaan brutalnya: Akankah DPR berani merobek tabir privilese demi rakyat, ataukah mereka akan terus menjadi bagian dari mesin kekuasaan yang memperdalam jurang ketimpangan? Jawabannya bukan hanya tentang gaji—tapi tentang siapa sebenarnya yang mereka layani. (msp)
