MEDAN, Sumutpost.id – Aksi Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution yang menghentikan dan merazia truk berpelat Aceh (BL) di wilayah Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara berbuntut panjang.
Video yang dirazia itu viral di media sosial pada Minggu, 28 September 2025, dan langsung memicu kegaduhan-terutama di Aceh. Amarah publik tak tertahankan, tudingan diskriminatif menguat.
Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh, M. Nasir Djamil, mengecam keras langkah Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution. Ia menyebut tindakan tersebut bukan hanya keliru secara hukum, tapi juga berpotensi memicu konflik horizontal antar daerah.
“Ini namanya kebijakan blunder. Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution jangan buat blunder lagi. Malu,” kata Nasir kepada wartawan di Gedung Parlemen DPR RI, Jakarta Pusat dengan nada tinggi, Minggu (28/09/2025).
Menurut Nasir, razia berpelat BL adalah tindakan gegabah dan sama sekali tak berdasar hukum. Ia mempertanyakan kapasitas pribadi Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution-yang merazia langsung kendaraan dijalan dengan dalih daerah.
“Tanya Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, STNK itu produk hukum Nasional atau Daerah. Tanyakan juga, apa dia masih akui Bendera Merah Putih sebagai Bendera Indonesia. Jangan bikin kebijakan yang mengingkari dasar-dasar Negara,” sindirnya tajam.
Politikus asal Aceh ini menegaskan, keberadaan kendaraan dengan Pelat BL dijamin Konstitusi, selama STNK-nya masih berlaku dan sah. Ia menilai tindakan Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai bentuk diskriminatif dan inkonstitusional.
Menurutnya, tindakan Gubernur Sumatera Utara ini berbau diskriminasi dan melanggar hak dasar warga wegara.
“Semua jalan Nasional dan jalan Provinsi itu dibangun pakai APBN dan APBD. Itu uang rakyat. Nggak ada hak Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution larang truk Aceh lewat cuma karena beda pelat. Jalan itu milik seluruh Rakyat Indonesia,” tegas Nasir.
Lebih lanjut, Nasir menyinggung konflik batas wilayah yang belum lama ini terjadi antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh, terkait klaim atas empat pulau. Konflik yang belum pulih betul itu, kini diperparah dengan tindakan Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution merazia kendaraan dari Aceh.
“Belum selesai soal pulau, sekarang bikin ulah lagi soal kendaraan. Ini bisa memperkeruh suasana. Bisa jadi bara api kalau dibiarkan. Bahaya kalau sampai pengusaha atau masyarakat bawah yang bentrok,” ujarnya.
Menurut Nasir, bila memang ada kesenjangan atau masalah teknis transportasi, semestinya Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution mengedepankan koordinasi dengan otoritas terkait.
“Kalau ada truk yang melanggar tonase misalnya, ya komunikasikan. Ada aparat, ada perhubungan. Tapi ini malah razia seenaknya, seolah jalan Provinsi itu milik pribadi,” tutur Nasir sengit.
Sebagai Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum dan keamanan, Nasir mendesak agar aparat penegak hukum turun tangan. Ia bahkan menyebut, bila Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution tetap keras kepala dan terus melanjutkan kebijakan itu, Kepolisian Daerah Sumatera Utara bisa mengambil langkah hukum terhadap sang Gubernur Sumatera Utara.
“Kalau Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution ngotot terus, saya minta Polda Sumatera Utara amankan dia. Ini kebijakan yang mengancam ketertiban umum dan bisa memicu konflik sosial. Jangan main api dengan rakyat,” ujarnya.
Gubernur Sumut Seharusnya Jembatani Wilayah, Bukan Pecah Belah Rakyat
Nasir mengingatkan, peran kepala daerah adalah menjembatani hubungan antar wilayah, bukan menambah sekat. Dalam situasi seperti ini, menurutnya, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution telah menyalakan bara konflik yang mengintai stabilitas daerah.
“Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution seharusnya menjaga harmoni. Kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution justru sebaliknya; picik dan beraroma adu domba. Kalau konflik sosial sampai terjadi, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution harus bertanggung jawab,” pungkas Nasir.
LSK2P Ingatkan Gubernur Sumut
Sementara itu, Lembaga Studi Kajian Kebijakan Publik (LSK2P) juga turut menyoroti tindakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution yang menghentikan dan menegur sejumlah sopir truk berplat BL, Minggu (28/9/2025).
Dalam video yang beredar, Bobby meminta kendaraan asal Aceh dengan plat BL segera mengganti ke plat BK agar taat pajak di Sumut. Aksi ini menimbulkan kontroversi dan menuai pro-kontra di kalangan masyarakat.
“Tidak elok seorang pejabat nomor Satu di Sumut, tiba-tiba razia menghentikan truk, sehingga menuai kontroversi,” kata Ketua LSK2P, Nasri yang menilai langkah tersebut kurang tepat.
Menurutnya, persoalan plat kendaraan BL dan BK bukanlah hal baru. Selama ini belum ada yang mempermasalahkannya, sehingga langkah Bobby dianggap mengusik para sopir dan masyarakat Aceh.
“Jangan sampai membuat para sopir truk Aceh marah. Kalau sampai Aceh menghentikan pengiriman barang ke Sumut, padahal Pelabuhan Belawan bergantung pada komoditas dari Aceh,” tegas Nasri kepada wartawan.
Dirinya juga berharap agar setiap kebijakan publik yang diterapkan tetap mengedepankan koordinasi. Bukan menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat dan para pelaku usaha. (msp)
