DELISERDANG, Sumutpost.id – Anggota DPRD Deliserdang akan mengusulkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikataru) digabung dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkimtan) Deliserdang.
Hal ini disampaikan anggota Komisi I DPRD Deliserdang Indra Silaban yang juga anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) pada Rabu (18/12).
“Kita akan terus mendorong agar kedua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut dirampingkan dan digabungkan saja, sehingga lebih mengefisienkan anggaran. DPRD bersama Pemkab Deliserdang kita dorong agar duduk bersama membahas hal ini,” ujar Politisi PDIP Daerah Pemilihan Deliserdang I (Kecamatan Lubuk Pakam, Beringin, Pagar Marbau, Pantai Labu dan Kecamatan Galang).
Indra Silaban kemudian membandingkan dengan tetangga Kabupaten Deliserdang yakni Kota Medan yang telah lebih dulu merampingkan OPD-nya. Dinas Cipta Karya digabungkan dengan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.
“Kita bayangkan sajalah, gedung sebesar Dinas Perkimtan Deli Serdang hanya menangani pekerjaan pavling blok saja. Makanya akan kita dorong ke Pemkab Deliserdang agar Dinas Cikataru digabungkan saja dengan Perkimtan,” harap anggota dewan yang pernah menjadi jurnalis tersebut.
Indra Silaban akan melobi dan mengajak anggota Bapemperda lainnya untuk duduk bersama dengan Pemkab Deli Serdang agar di Tahun 2025 nanti kedua OPD itu bisa digabungkan demi efisiensi anggaran.
“Bilamana terwujud kedua OPD itu digabungkan akan menghilangkan imej jelek Dinas Cikataru yang selama ini tersiar kabar di tengah masyarakat soal besarnya biaya pengurusan biaya izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) -dulunya SIMB, dengan istilah uang “Klik” hingga puluhan juta rupiah,” katanya.
Indra Silaban juga menyoroti Dinas Cikataru didemo mahasiswa terkait tudingan banyaknya pungutan liar (pungli) dan mahalnya kepengurusan izin PBG.
“Saya sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait Dinas Cikataru Deliserdang,” tutup anak purnawirawan TNI AD tersebut. (msp)
