BINJAI, Sumutpost.id – Aksi unjuk rasa bertajuk “Binjai Memanggil” yang digelar sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa, pemuda, hingga ojek online di Kota Binjai, berujung ricuh pada Senin (1/9) siang kemarin.
Massa aksi mengaku kecewa atas sikap Ketua DPRD, Kapolres Binjai, serta sejumlah anggota dewan yang dinilai pilih kasih dalam menyambut aspirasi rakyat.
Sejak awal, massa menilai perlakuan aparat dan pejabat terhadap aksi gelombang pertama berbeda dengan yang mereka alami. Padahal, aksi kali ini turut mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar. “Ketika kami tiba di lokasi, masyarakat memberikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi,” ujar salah satu koordinator aksi.
Namun, kekecewaan mulai muncul ketika pimpinan DPRD terlihat hanya menyaksikan massa dari balik pagar gedung. Menurut peserta aksi, sikap itu seolah memperlihatkan bahwa para wakil rakyat sekadar menonton pertunjukan drama, bukan mendengarkan aspirasi konstituen. Situasi ini memicu ketegangan di lapangan.
Sebelum kericuhan pecah, Kapolres Binjai sempat melakukan negosiasi dengan penanggung jawab dan koordinator aksi. Ia menyampaikan bahwa pihak DPRD hanya bersedia menerima sepuluh orang perwakilan massa. Permintaan ini ditolak pendemo dengan alasan gedung DPRD mampu menampung ratusan undangan pada acara formal, sehingga tidak adil jika aspirasi rakyat dibatasi.
Massa juga menegaskan telah menjamin kondusivitas aksi dengan komitmen pengamanan dari para pimpinan organisasi. Namun, setelah kembali berkoordinasi dengan dewan, Kapolres menyampaikan hasil akhir: hanya 15 orang perwakilan tanpa kompromi, sambil mengeluarkan peringatan keras kepada massa. Ucapan itu dinilai provokatif dan memancing amarah pendemo.
Situasi memanas ketika massa mencoba menerobos barikade polisi. Di tengah ketegangan, muncul aksi pelemparan batu yang diduga dilakukan oleh oknum geng motor.
Kericuhan pun tak terhindarkan. Empat orang menjadi korban pemukulan, termasuk Koordinator Aksi Asril Siregar yang mengalami luka.
Kekecewaan Terhadap DPRD
Massa “Binjai Memanggil” semakin kecewa setelah mengetahui Ketua DPRD bersama wakilnya meninggalkan kantor melalui jalur samping menuju Masjid An-Nur beberapa saat sebelum bentrokan terjadi. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk lepas tangan dan bahkan dianggap mempertemukan massa dengan polisi secara tidak langsung.
“Ketua DPRD seolah melaga pendemo dengan aparat. Padahal, rakyat datang untuk menyampaikan aspirasi,” tegas salah satu penanggung jawab aksi Windi Tanjung Selasa (2/9) malam.
Tuntutan dan Sikap Massa
Meski akhirnya DPRD bersama beberapa anggotanya datang memberi pernyataan, massa memilih meninggalkan lokasi lebih dulu sebagai bentuk kekecewaan. Mereka menilai wakil rakyat tidak benar-benar peduli pada aspirasi yang disampaikan.
Aksi “Binjai Memanggil” ditegaskan sebagai gerakan murni, tanpa keberpihakan pada pihak manapun dan tanpa kepentingan pribadi. Sejumlah aktivis nasional juga tergabung dalam aksi tersebut, di antaranya:
Penanggung Jawab Aksi: Windi Tanjung, Oza Hasibuan
Koordinator Aksi: Asril Siregar, Rizki Arrahman, Randi Permana, Nofrizal AN.
Koordinator Lapangan: Ahmad Paramuja Nasution, Dodi Setiawan Lubis, Zia Ulhaq, Jalaluddin Almahalli Hamzah, Geri Cahya Wardana, Zaki.
Dalam pernyataannya, massa menegaskan akan menggelar “Binjai Memanggil Jilid II” dengan tuntutan yang lebih luas, yakni Reformasi DPR dan Kepolisian Republik Indonesia. Mereka juga menyerukan pencopotan Kapolri, Kapolda Sumut, serta Kapolres Binjai sebagai bentuk pertanggungjawaban atas insiden yang terjadi.
“Ini bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan. Tunggu aksi lanjutan kami,” tutup pernyataan resmi massa aksi. (msp)
