MEDAN, Sumutpost.id – Sistem penerimaan murid baru (SPMB) Sekolah Menengah (SMA) Negeri di Sumatera Utara bukan makin baik tahun ini, khususnya di wilayah I. Ada dugaan permainan kotor dilakukan verifikator sekolah untuk meloloskan murid titipan dari oknum yang dekat kekuasaan.
Penerimaan SPMB tahun 2026, permainan kotor SMA Negeri di Sumatera Utara kabarnya terjadi pada 5 sekolah favorit di Kota Medan, yaitu SMA Negeri 1, 2, 3, 4, dan 5. Verifikator sekolah menjadi alat pimpinan dinas untuk meloloskan murid titipan.
Namun verifikator sekolah tidak bermain sendiri, mereka diperalat oleh verifikator Dinas Pendidikan yang berada di kantor cabang. Permainan itu terjadi pada nilai murid yang akan diloloskan ke sekolah favorit yang dituju. Nilai pun diganti sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan agar bisa lolos.
Ketua Umum Masyarakat Garuda Sumatera Utara (MARGASU) Hasanul Arifin Rambe pun mengaku mendapat informasi tersebut, dan merasa heran dengan Dinas Pendidikan Sumatera Utara yang tidak mampu berbuat yang terbaik saat SPMB berlangsung.
“Masalah SPMB ini setiap tahun pasti terjadi, tapi tahun ini lebih parah lagi mereka lakukan. Dua tahun terakhir ini yang paling parah terjadi dibandingkan tahun tahun sebelumnya yang sudah bagus berjalan. Makin kasar mereka bermainnya, sampai sampai verifikator sekolah pun diperalat dari cabang dinas,” ungkap Hasanul.
Informasi SPMB tersebut, kata Hasanul, membuktikan tidak adanya perbaikan sistem dilakukan Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Selain 5 sekolah favorit di Kota Medan, kabarnya permainan kotor tersebut juga terjadi di SMA Negeri 1 Binjai, SMA Negeri 1 Stabat, SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, dan SMA Negeri 1 Tebingtinggi.
Pola permainan meloloskan murid titipan itu melalui nilai SMP dari murid yang ingin lolos ke sekolah favorit. Nilai itu discan dan kemudian diminta oleh oknum yang dipercaya pimpinan dinas di kantor cabang yang telah ditugaskan untuk memaksa verifikator sekolah memverifikasi, sedangkan verifikator cabang dinas yang akhirnya mengatur semua.
Format yang ada dari dinas pendidikan menjadi rujukan untuk meloloskan murid titipan, dan itu tidak ada dikroscek cabang dinas. Pola itu dilakukan karena sangat rahasia. Hal yang sama juga dilakukan pada sertifikat yang menjadi persyaratan pendukung. Sertifikat pun kabarnya discan untuk meloloskan murid titipan oknum dekat kekuasaan.
“Khusus untuk Cabang I Dinas Pendidikan, apara penegak hukum bisa ikut memonitor SPMB tahun 2026. Perlu ada tindakan tegas agar ada efek jera bagi para pejabat dinas pendidikan,” tegas Hasanul Arifin Rambe.
Pola kejahatan pendidikan pada saat SPMB tahun ini kabarnya menekan kepala sekolah yang melawan. Posisi jabatan kepala sekolah pun terancam hilang jika melawan permainan yang dibuat pimpinan.
MARGASU pun meminta Dinas Pendidikan Sumatera Utara khususnya Kepala Cabang Dinas I, David Eltom Nainggolan untuk berhati-hati saat proses SPMB berlangsung khususnya pada 5 SMA Negeri favorit di Kota Medan.
“Kalau begitu, aparat penegak hukum bisalah fokus memonitor pergerakan David Eltom Nainggolan. Permainan kotor saat SPMB ini sangat tercium di Cabang Dinas I, agar ada efek jera,” tutup Hasanul Arifin Rambe. (msp)
