MEDAN, Sumutpost.id – Pusat Monitoring Politik Hukum Indonesia (PMPHI) wilayah Sumatera Utara meminta Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pdt Viktor Tinambunan menghentikan spekulasi dan kebohongan publik tentang kerusakan ekologi.
Hal itu disuarakan Kordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut Drs Gandi Parapat, pasca kunjungan Ephorus HKBP Victor Tinambunan ke Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan) membawa isu kerusakan Ekologi yang dituduhkan kepada perusahaan Pulp (PT TPL Tbk) di Kabupaten Toba Sumatera Utara selama puluhan tahun, dinilai sebagai lelucon oleh satu kelompok masyarakat.
“Terimakasih kepada Ephorus HKBP yang berkunjung ke Pemerintah melalui Menteri Kehutanan. Mungkin hal itu seperti yang Kami sarankan melalui media,” kata Gandi Parapat menjawab wartawan, Rabu (28/5/2025) melalui pesan singkat, ketika disinggung terkait kunjungan Ephorus ke Menteri Kehutanan.
Bahkan menurutnya ada isu yang berkembang, kunjungan Ephorus pemerintahan pusat atas saran PMPHI, karena Ephorus minta seluas tanah untuk HKBP.
“Saya sarankan kepada Ephorus, berhentilah berspekulasi, jangan bohongi dirimu dan Tuhan, jangan peralatkan baju hitam mu dan Alkitab demi kepentinganmu dan kelompokmu juga, jangan peralat HKBP. Semua biaya hidup Ephorus ditanggung HKBP, jadi tugasmu tidak meminta minta,” tegas Gandi.
Lebih lanjut kata Gandi, permintaan Ephorus kepada Menteri Kehutanan sangat lucu dan mempermalukan dirinya sebagai warga HKBP. “Sejak kapan kami suruh/HKBP menyuruh atau menugaskan Ephorus meminta minta tanah kepada pemerintah dengan mempertopengkan kesalahan PT TPL.
Mungkin hal inilah yang disebut Ephorus Gereja harus berpolitik,” tanya Gandi kepada Sumutpost.id.
Gandi mengingatkan, kepada Menteri Kehutanan, jangan sempat memberikan seluas tanah ke HKBP melalui Ephorus yang bertopengkan PT TPL.
“Saya akan tuntut Menteri ke Pengadilan, apabila berani merespon permintaan Ephorus HKBP. Ingat Ephorus HKBP itu tidak pernah peminta minta, apalagi dengan memperalat perusahaan yang dilindungi Pemerintah,’ tegasnya.
Kalau dihitung, lanjut Gandi, aset HKBP baik tanah ataupun yang lain, pasti orang lain terpelongo dan mengagumi kekayaan HKBP.
“Masalah masyarakat dengan PT TPL, biarlah itu urusan kami sebagai masyarakat, atau lepaskan dulu jubah/baju hitammu yang sangat sakral itu. Baru bisa berkoar koar dan meminta minta tanah,” tegas Gandi lagi.
Gandi menduga, mungkin ada oknum pemerintah atau politisi yang berpengaruh menjerumuskan Ephorus, agar menyalahkan PT TPL dan menyuruh meminta seluas tanah untuk HKBP dan kemudian mereka bersekongkol.
“Dalam hal itu, saya meminta kita semua agar mendoakan Ephorus, maupun pengikutnya agar menyadari tugas dan tanggungjawabnya. Damai di Bumi seperti di Sorga…,” pungkas Gandi. (msp)
