MEDAN, Sumutpost.id – Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara, Drs. Gandi Parapat, menanggapi kunjungan Ephorus HKBP ke pemerintah yang disebutnya sebagai tindakan tidak tepat dan mempermalukan institusi gereja.
Menurut Gandi, kunjungan Ephorus ke Menteri Kehutanan terkait permintaan lahan untuk HKBP mungkin terinspirasi dari saran yang disampaikan oleh PMPHI melalui media. Namun demikian, ia menilai langkah tersebut sangat keliru.
“Terima kasih kepada Ephorus HKBP yang telah berkunjung ke Pemerintah melalui Menteri Kehutanan. Mungkin itu sesuai dengan saran kami di media,” kata Gandi Parapat
Namun Gandi melanjutkan dengan nada satir, “Saya inikan warga HKBP boleh dong memberi kritik yang sifatnya membangun, maka saya sakit perut karena tertawa terbahak-bahak ketika mengetahui kunjungan Ephorus HKBP ke pemerintah”. kata Gandi kepada wartawan Sumutpost.id pada Senin 26 Mei 2025.
Ditambahkan, Korwil PMPHI mengkritik keras tindakan Ephorus, menyebutnya sebagai bentuk spekulasi dan penyalahgunaan atribut gereja.
“Saya sarankan kepada Ephorus, berhentilah berspekulasi. Jangan bohongi diri sendiri dan Tuhan. Jangan memperalat jubah hitam dan Alkitab untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Jangan peralat HKBP. Semua biaya hidup Ephorus ditanggung oleh HKBP, jadi tugasnya bukan untuk meminta-minta,” tegas Gandi.
Lebih jauh, Gandi menyebut permintaan tanah kepada Menteri Kehutanan sebagai tindakan yang memalukan bagi warga HKBP.
“Sejak kapan HKBP memberi mandat kepada Ephorus untuk meminta-minta tanah kepada pemerintah dengan dalih kesalahan PT TPL? Apakah ini yang disebut Ephorus sebagai bentuk gereja yang berpolitik?” ujarnya dengan nada bertanya.
Gandi juga mengingatkan pihak Kementerian Kehutanan agar tidak gegabah menanggapi permintaan tersebut.
“Saya akan menuntut Menteri Kehutanan ke pengadilan jika berani mengabulkan permintaan Ephorus HKBP, apalagi dengan memperalat isu seputar PT TPL. Ingat, Ephorus HKBP bukan pengemis, apalagi dengan membawa-bawa nama perusahaan yang dilindungi negara,” tegasnya lagi.
Menurut Gandi, aset yang dimiliki HKBP, baik berupa tanah maupun kekayaan lainnya, sudah sangat besar dan seharusnya membuat orang lain kagum.
“Persoalan antara masyarakat dan PT TPL biarlah menjadi urusan masyarakat. Jangan mencampuradukkan dengan urusan gereja. Jika ingin berbicara atau meminta-minta, silakan tanggalkan dulu jubah hitam yang sakral itu,” katanya.
Ia pun menduga ada kemungkinan campur tangan dari oknum pemerintah atau politisi yang menjerumuskan Ephorus untuk mengambil sikap demikian.
“Bisa jadi ada yang menyuruh agar Ephorus menyalahkan PT TPL dan kemudian meminta lahan untuk HKBP. Jika itu terjadi, maka mereka tengah bersekongkol,” duganya.
Di akhir pernyataannya, Gandi mengajak semua pihak untuk mendoakan agar Ephorus dan para pengikutnya kembali memahami tugas dan tanggung jawab yang sesungguhnya.
“Semoga damai di bumi seperti di surga,” pungkasnya. (msp)
