TEBINGTINGGI, Sumutpost.id – Gelombang unjuk rasa (unras) kembali mengguncang Kota Tebingtinggi. Puluhan massa yang menamakan diri Aliansi Tebing Tinggi Bergerak (TTB) kembali menggelar aksi yang kedua kalinya menyampaikan aspirasi di Balai Kota Tebingtinggi, Senin (2/2/2026).
Aksi dimulai dari Lapangan Merdeka dan berlanjut ke Balai Kota dengan iring-iringan mobil komando serta poster-poster bernada protes. Setibanya di lokasi, massa sempat tertahan di pintu gerbang DPRD Kota Tebingtinggi sebelum akhirnya dipersilakan masuk ke halaman Balai Kota usai negosiasi dengan aparat kepolisian.
Dalam orasinya, massa TTB menyoroti berbagai persoalan krusial yang dinilai tak kunjung diselesaikan Pemerintah Kota Tebingtinggi. Mulai dari Pemilihan Kepala Lingkungan (Pilkepling) yang disebut sarat kecurangan, dugaan ketidakadilan dalam Beasiswa Utusan Daerah (BUD), hingga sederet proyek bernilai miliaran rupiah yang dipersoalkan kualitas dan manfaatnya.
Beberapa proyek yang disorot antara lain kolam renang senilai Rp.3,2 miliar, Pasar Inpres Rp.3,7 miliar, serta pujasera di halaman Masjid Agung yang sebelumnya direncanakan membangun area manasik haji. Massa juga menyinggung pasar-pasar yang telah direnovasi namun sepi karena pedagang enggan menempatinya.
Juru bicara massa, Amri dan Aswadi Simatupang, menilai Pemko terkesan menutup mata terhadap pelanggaran Pilkepling, termasuk pemberhentian kepling yang masa jabatannya belum berakhir serta proses pemilihan yang dinilai cacat namun tetap dilantik.
Tak hanya itu, massa juga menuntut kejelasan penggunaan anggaran rumah dinas Wali Kota yang disebut telah dicairkan namun tidak ditempati, meminta pencopotan Direktur RS Kumpulan Pane terkait buruknya pelayanan kesehatan, serta mendesak evaluasi total pengelolaan pasar dan pencopotan Kadis Perdagangan.
Sekitar pukul 11.30 WIB, Sekdako Tebingtinggi Erwin Damanik menemui perwakilan massa didampingi Kadis DP3APM, Syah Irwan. Namun, jawaban yang disampaikan dinilai normatif dan belum menyentuh substansi tuntutan.
“Silakan dibuat saja DIM (Daftar Inventarisasi Masalah), nanti akan kita bahas,” ujar Erwin, yang justru memicu reaksi kekecewaan dari massa.
Erwin juga menyampaikan bahwa dirinya bukan pengambil keputusan utama dan menyebut regulasi Pilkepling akan ditinjau ulang. Sementara terkait BUD, ia menyatakan program tersebut berbasis prestasi akademik dan melibatkan perguruan tinggi.
Dalam aksi tersebut, Wali Kota Tebingtinggi tidak hadir dan dikabarkan tengah mengikuti Rakornas di Jakarta.
Aksi yang diikuti sekitar 50 orang itu berlangsung hingga siang hari, sempat dihentikan untuk istirahat dan ibadah, sebelum akhirnya massa kembali menyampaikan penekanan agar kebijakan daerah benar-benar berpihak pada masyarakat kecil.
Massa TTB akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Meski demikian, mereka menegaskan akan kembali turun ke jalan apabila tuntutan tidak ditindaklanjuti secara konkret, dan akan menunggu jawaban atas hasil tuntutan mereka sampai pada hari Jumat mendatang. (msp)
