TEBINGTINGGI, Sumutpost.id Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Tebing Tinggi Bergerak (TTB) berencana menggelar aksi penyampaian pendapat secara damai pada Senin mendatang (19/1/2026). Aksi tersebut dijadwalkan dimulai dari Tugu Juang dan berakhir di Kantor DPRD Kota Tebingtinggi.
Aksi itu dimaksudkan sebagai penyampaian aspirasi publik atas sejumlah persoalan yang dinilai belum memperoleh penanganan yang tuntas dari pemerintah daerah.
Penanggung jawab aksi, Safrizal Jufri, warga Jl. Ahmad Yani, Lk. 3, Kel. Durian, Kec. Bajenis, Kota Tebingtinggi ketika dikonfirmasi melalui hp selulernya membenarkan rencana tersebut. Menurut dia, isu yang akan disampaikan tidak terbatas pada satu persoalan saja, melainkan mencakup berbagai permasalahan yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
“Demo bukan hanya soal kepala lingkungan. Ada banyak persoalan yang buat warga resah”, ujar Safrizal, Jumat (16/1/2026).
Salah satu masalah yang disorot adalah pelaksanaan pemilihan kepala lingkungan (pilkepling) yang dinilai penuh carut-marut dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan informasi yang diterima TTB, muncul dugaan adanya pihak tertentu di luar struktur resmi yang disebut ikut mempengaruhi jalannya proses seleksi.
Kondisi tersebut, kata Safrizal, memunculkan keresahan dan kecurigaan di tengah masyarakat terkait objektivitas dan transparansi pelaksanaan pilkepling.
Selain soal pilkepling, TTB juga menyoroti persoalan Pasar Gambir yang belakangan memicu gejolak di kalangan para pedagang gara-gara kebijakan penataan kios dan perubahan retribusi yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada pedagang kecil hingga merenggut nyawa seorang pedagang Pasar Gambir.
“Pengelolaan Pasar Gambir menyangkut hajat hidup banyak orang. Ketika kebijakan tidak disampaikan secara jelas dan transparan, dampaknya langsung dirasakan masyarakat kecil,, bahkan ada saudara kami dari pedagang meninggal dunia”, kata Safrizal.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah pelayanan kesehatan, khususnya kasus seorang pasien lanjut usia yang sempat tidak mendapatkan perawatan inap di rumah sakit milik pemerintah daerah dengan alasan keterbatasan ruangan, sebelum akhirnya dirawat di rumah sakit swasta. Peristiwa tersebut dinilai mencerminkan masih lemahnya sistem pelayanan kesehatan publik.
TTB juga menyinggung pelaksanaan sejumlah proyek bermasalah. Safrizal menyebut, terdapat proyek yang tidak rampung hingga berakhirnya tahun anggaran, meskipun masa kontrak telah selesai. Bahkan, sebagian pekerjaan diduga tidak sesuai dengan kesepakatan saat pembahasan anggaran bersama DPRD Kota Tebingtinggi.
“Semua persoalan itu saling berkaitan dan buat kami gerah hingga harus turun ke jalan bersama 1500 massa yang kami kerahkan. Yang kami minta sama saudara Walikota hanya kejelasan dan keterbukaan, agar masyarakat tidak terus bertanya-tanya”, ujarnya.
Namun begitu, Safrizal memastikan aksi yang direncanakan akan berlangsung damai, tertib, dan sesuai ketentuan hukum. Pihaknya, kata dia, akan menyiapkan manajemen aksi serta berkoordinasi dengan aparat kepolisian guna menjaga keamanan dan ketertiban.
TTB berharap, aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius DPRD Kota Tebingtinggi dan Walikota, sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Kota Tebingtinggi.
Sementara itu, Kapolres Tebingtinggi melalui Kasat Intelkam, Iptu Aswan Ginting ketika dikonfirmasi mengaku pihaknya sudah mengetahui rencana demonstrasi besar itu. “Ya, sudah masuk surat pemberitahuannya”, ujarnya singkat. (msp)
