MEDAN, Sumutpost.id – Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan dukungan kepada Polri yang menyita atau menggeledah rumah eks Jampidsus di Sentul yang menemukan uang ratusan miliar dan 74 Kg emas.
“Semula kami menilai hal itu tidak serius atau seperti tidak mungkin apa itu emas asli atau uang asli. Tapi sampai sekarang belum ada pernyataan itu mainan, sehingga kami sangat mendukung Polri dalam penegakan hukum. Bila perlu kalau masih ada kejahatan-kejahatan yang serupa atau lebih jahat dari itu, agar Polisi maupun Jaksa mengusut dan menyeret ke pengadilan”, kata Kordinator Wilayah (Korwil) PMPHI Sumut, Drs Gandi Parapat, Jumat (21/8/2026).
Namun sebut Gandi, pertanyaan bisa muncul, apakah Kejaksaan serius membantu Polisi menuntaskan kejahatan itu untuk diputus Pengadilan.
Masalah uneg- uneg Febrie Adriansyah melalui penasehatnya, itu tidak akan mempengaruhi kasus tersebut. Juga tim 9 dari Kejagung diyakini tidak akan mengaburkan kejahatan itu. Dan masalah siapa pemilik barang tersebut dan dari mana itu dinanti publik.
Gandi juga meyakini kalau ada yang menyalakan Polisi dalam hal itu atau yang menilai Polisi balas dendam, itu sangat keliru. Karena Polisi pasti mendapat dukungan dari semua pihak.
“Jadi Polisi maupun Jaksa jangan membedakan siapa yang melakukan kejahatan yang merongrong negara. Artinya Kalau Kejaksaan atau oknum Jaksa melakukan kesalahan, ya Jaksa juga harus memproses atau membuat tersangka ke PN. Demikian juga sebaliknya”, tegas Gandi Parapat.
“Jadi kami yakini Polisi bukan balas dendam. Semoga Polisi semakin kuat menyadari tugas dan sumpahnya,” tambahnya.
Presiden Prabowo pun lanjut Gandi Parapat, seharusnya bangga ke Polri yang bisa mengungkap kejahatan itu walaupun sangat rapi.
Masalah pergantian kabinet atau Kapolri yang didengungkan pihak-pihak tertentu, kata Gandi, itu semua tergantung Presiden Prabowo. Namun tidak tertutup kemungkinan harus minta izin Jokowi yang mantan Presiden dua periode. (msp)
