MEDAN, Sumutpost.id – Persoalan hanya 1 jalan provinsi di Kota Medan yang mendapatkan anggaran perbaikan pada tahun 2026 ini menjadi sorotan luar biasa karena kabarnya ada kepentingan.
Komunikasi politik Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dengan Walikota Medan Rico Waas yang belakangan ini terdengar tidak baik-baik saja, pun bisa memperparah kondisi jalan provinsi di Kota Medan.
Dari 8 ruas jalan provinsi yang ada di Kota Medan, hanya 1 jalan provinsi yang mendapatkan anggaran perbaikan dari APBD Sumut 2026 senilai Rp.10 miliar, yaitu Jalan Simpang AH Nasution – Batas Kota Medan.
Persoalan jalan provinsi di Kota Medan pun menjadi sorotan publik, dan diperparah lagi dengan kasus Kepala Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) Sumut Topan Ginting yang ditangkap KPK pada Mei 2025.
“Jejak korupsi tak akan pernah hilang di Dinas BMBK Sumut. Polanya masih sama saat ini seperti dimasa Topan Ginting kepala dinas. Hendra Siregar yang sempat 8 bulan jadi kepala dinas pun tak tahan, makanya mengundurkan diri,” ucap Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) Azmi Hadli, Rabu 1 Juli 2026.
Azmi menastikan KAMAK akan terus mengawal semua proses kegiatan yang ada di Dinas BMBK Sumut.
“Kita pastikan akan terus menyoroti proses tender di Dinas BMBK Provsu tahun 2026. Kita ingatkan, jangan jadikan anggaran BMBK Sumut tahun 2026 untuk mengejar pencitraan politik, padahal berbagai persoalan di Dinas BMBK Sumut masih dibayangi kasus hukum 2025, yang mana kadisnya di OTT KPK sebelum proses tender, dan sampai saat ini persoalan hukumnya masih terus diproses KPK,” kata Azmi.
Chandra Dalimunthe yang kini memimpin Dinas BMBK Sumut pun dinilai masih mengikuti pola Topan Ginting yang ditangkap KPK. Chandra yang lulusan dari IPDN hanya mampu teori dan administrasi birokrasi. Tetapi secara teknis pekerjaan, Chandra sama sekali tidak menguasai sama seperti Topan Ginting.
Azmi pun pesimis Chandra Dalimunthe tidak akan mampu menjalankan program kegiatan Dinas BMBK Sumut agar dapat terbebas dari praktek suap dalam proses tender.
“Bau-bau suapnya sangat terasa menyengat dalam proses lelang kegiataan BMBK Sumut. Semoga tidak ada rekanan dari kontraktor yang merasa dirugikan nantinya. Jika ada, pasti terbuka nanti bau menyengatnya,” tutupnya.
Kadis BMBK Sumut Chandra Dalimunthe sudah beberapa kali memaparkan program kegiatan dinasnya kepada para wartawan di Kantor Gubernur. Secara teori dan administrasi, apa yang dipaparkan Chandra sangat baik. Tapi hasil dari pemaparan itu akan diketahui pada awal 2027 nanti.
Sebelum menjadi Kepala Dinas BMBK Sumut, Chandra Dalimunthe adalah Kepala Biro Pengadaan Baran dan Jasa (PBJ) di Kantor Gubernur. Chandra dibawa Bobby Nasution ke Pemprov Sumut karena rekomendasi dari Topan Ginting. (msp)
