MEDAN, Sumutpost.id – Berdasarkan survei sebuah lembaga, ternyata ada tujuh persen Warga Negara Indonesia yang sama sekali tidak mengenal Pancasila.
Hal ini diungkapkan Marsekal Muda TNI Palito Sitorus SIP MM (TA Pengkaji Bidang Ideologi Lemhannas), saat menjadi narasumber dalam Dialog Kebangsaan dengan tema, ‘Penguatan Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bagi Generasi Muda’.
Dialog itu digelar Kodam I/BB bersama DPD IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas) Sumut, Kamis (22/8/2024), di Balai Prajurit Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Medan.
“Ada tujuh persen yang tidak mengetahui apa itu Pancasila. Ini bukan hanya soal jumlah tujuh persen itu. Tapi ini sebagai gambaran, bagaimana salah satu dampak Pelajaran Pancasila dihilangkan dan diserahkan kepada pasar,” sebutnya.
“Itu yang dikatakan ideolog trans-nasional itu sudah masuk dan melupakan ideologi sendiri. Itu akibat pelajaran Pancasila dihilangkan dan diserahkan kepada pasar. Sehingga ideologi Pancasila dihadapkan dengan invasi ideologi transnasional,” sambung mantan Wakil Gubernur Akademi TNI Angkatan Udara ikni.
Ia pun menyebut, bahwa Negara Indonesia ibarat sebuah kapal yang sedang mengarungi lautan di tengah ‘badai globalisasi’ yang pehuh ketidakpastian. “Bila rakyatnya tidak mempunya cara pandang yang sama terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan, serta semangat kebangsaan yang kita sebut ‘Wawasan Kebangsaan’ sebagai penunjuk arah untuk cita-cita nasional, maka perahu ini kemungkinan akan tenggelam dan hilang,” paparnya.
Palito Sitorus lantas memaparkan secara ringkas seperti apa empat konsensus dasar bangsa yang terdiri dari Pancasila, UUD NRI1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI
Ia menguraikan, bahwa nilai kebangsaan bersumber dari 4 Konsesus Dasar Bangsa, yakni Pancasila (nilai religius, nilai kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan). Kemudian UUD NRI 1945 (nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, nilai ketaatan hukum), Bhinneka Tunggal Ika (nilai toleran, nilai keharmonisan, nilai gotong-royong). Serta NKRI (nilai kesatuan wilayah, nilai persatuan bangsa, nilai ketaatan kemandirian).
Palito menyebut, bahwa Pancasila adalah nilai terbuka yang digali dari kehidupan sehari-hari di Negara Indonesia. “Waspadai realita di sekitar kita yang mengganggu kedaulatan bangsa. Proxy war, perang dagang, radikalisme, perubatan iklim, judi online, dan lainnya,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, ia menyebut bahwa Pancasila bukan milik sebuah era. Bukan juga ornamen kekuasaan sebuah era. Hal itu ia sampaikan, mengingat ada pemikiran, bahwa Pancasila adalah peninggalan sebuah rezim. Sehingga ada kesan seolah Pancasila akan dihilangkan dan berdampak pada munculnya WNI yang tidak kenal Pancasila tadi.
Selain Marsekal Muda Palito, narasumber lainnya adalah Kolonel Inf Lambok Sihotang yang tampil mewakili Pangdam I/BB. Ia menyampaikan paparannya dengan tema, ‘Upaya menggelorakan semangat patriotisme Bangsa Indonesia pada masa kini’.
Ia menyoroti banyaknya kejadian menonjol di Sumatera Utara di antaranya judi online, pencurian dengan kekerasan, illegal logging, dan lainnya.
Kolonel Lambok pun mengajak semua warga untuk meninggalkan judi dan narkoba. “Tinggalkan judi dan narkoba. Jangan pernah berharap menang dari judi online. Hanya dikasih menang sekali. Lalu kemudian dikuras. Jadi semua harus mulai dari diri sendiri. Termasuk dengan narkoba,” katanya.
Sebelumnya, kegiatan dibuka oleh Ketua Harian DPD IKAL Sumut Prof Dr Ir Hj R Sabrina MSi. Pada sambutannya ia mengatakan, bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan sumber daya alam melimpah.
“Ini menjadi modal menuju Indonesia Emas. Emas yang sesungguhnya bukan loyang atau kaleng-kaleng,” katanya.
Kepada generasi muda yang kelak menjadi pemimpin, ia berharap bisa menanamkan jiwa patrot dan pejuang supaya tidak jadi penonton. “Jadilah pengelola. Jadi lah benteng menghadapi penjajahan dalam bentuk apa pun,” kata Sabrina.
Dialog kebangsaan ini diikuti peserta yang terdiri dari prajurit TNI, pelajar, mahasiswa, organisasi keagaman, dan ormas, organisasi kepemudaan, dan lainnya. (msp)
