TAPSEL, Sumutpost.id – Dengan pengalaman dan jaringan yang dimikiki saat duduk di DPR RI, calon Bupati Tapsel Nomor urut 1, H Gus Irawan Pasaribu, diyakini mampu menggiring ‘kue’ pembangunan ke Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).
Terlebih, sebagai kader Partai Gerindra, Kabinet Presiden terpilih, H Prabowo Subianto nantinya juga bakal diisi rekan-rekan Gus Irawan Pasaribu.
“4 hari lalu, harusnya saya sudah dilantik menjadi anggota DPR RI. Terimakasih bagi yang sudah memilih saya pada Pemilu Februari 2024. 20 tahun saya berkarir di Perbankan dan menjadi Dirut Bank Sumut 3 periode. 3 periode DPR RI, dan di periode terakhir mundur. Pengalaman itulah yang jadi modal saya maju jadi Bupati Tapsel nantinya,” tegas Gus Irawan di sela silaturahmi dan ngopi bareng bersama masyarakat 4 Desa di Sitaratoit, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapsel, Minggu (6/10/2024) malam.
Tentu, yang menjadi modalnya membuat Tapsel kembali bangkit adalah, jejaring yang dimikiki.
Ditegaskan, lebih dari setengah anggota DPR RI adalah rekannya selama ini. Sehingga, jika terpilih nanti menjadi Bupati, akan lebih mudah membangun Kabupaten Tapsel.
“Apalagi, 20 Oktober nanti Pak Ketua Umum (Partai Gerindra), H Prabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden RI. 3 Periode kami berjuang bersama Pak Prabowo untuk menjadi Presiden. Dan kali ini telah terpilih. Pasti beliau akan memperhatikan Tapsel ke depan. Dan saya yakin ke depan Tapsel akan kembali bangkit,” ungkapnya.
Dijelaskan, jika hanya mengandalkan APBD saja untuk pembangunan daerah, tentu tidak akan maksimal. Maka dari itu, perlu jejaring agar daerah mendapat bantuan dari APBN dan APBD Provinsi. Tapi yang terjadi hari ini di Tapsel, sudah ada anggaran malah tidak mampu dipergunakan atau disebut SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran).
Padahal, sudah ada anggarannya, tinggal menggunakan. Malah Pemkab Tapsel berdalih perlambatan pembangunan terjadi akibat pandemi Covid-19.
“Pertanyaannya, sebut Gus, apakah hanya Tapsel saja yang diterpa Covid-19?,” tanya dia.
Disampaikan, yang kontradiktif, sewaktu Covid-19, terjadi SiLPA di Pemkab Tapsel sekitar Rp 355 miliar. Baginya, ini sungguh aneh. Harusnya, sewaktu Covid-19 melanda, APBD banyak digunakan agar terbuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran.
“Bahkan setelah Covid-19, juga terjadi SiLPA. Padahal APBD itu uang rakyat. Ini sungguh aneh. Harusnya, dipergunakan dana yang sudah ada itu. Tidak boleh seperti itu,” imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, Gus Irawan menegaskan, agar para pendukung maupun Tim Pemenangan, jangan gentar melawan intimidasi. Baik itu intimidasi bagi petani ataupun masyarakat Pra Sejahtera. Misal dengan cara-cara menakut-nakuti tidak dapat pupuk atau benih, maupun bantuan bagi keluarga Pra Sejahtera.
“Jangan takut tidak dapat PKH, hanya gara-gara perbedaan pilihan politik. Sebab, PKH itu sumbernya dari APBN. Dan penerima PKH itu sudah ada rumus tertentunya, siapa yang menerima. Bilamana ada bantuan Bansos yang bersumber dari APBD itu juga uang rakyat. Jadi tidak pantas jika rakyat diintimidasi atau ditakut-takuti, dengan tidak dapat bantuan jika berbeda pilihan politik,” tegasnya. (msp)
