TAPSEL, Sumutpost.id – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, bukan sekedar agenda formal perencanaan, tetapi momentum menentukan arah kebangkitan daerah pascabencana sekaligus pijakan menuju ekspansi pembangunan.
Hal ini ditegaskan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, saat membuka acara di Aula Sarasi-II, Kantor Bupati, Senin (30/3/2026).
“Musrenbang ini memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan 2025–2029. Sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan,” ungkapnya.
Disebut, pertumbuhan ekonomi Tapsel pada tahun 2025 masih mampu bertahan diatas 5 persen, meskipun pada triwulan terakhir mengalami tekanan hingga 2,4 persen akibat dampak bencana.
“Ini menunjukkan ketahanan ekonomi daerah kita cukup kuat. Namun, bencana memberi pelajaran penting bahwa pembangunan harus semakin tangguh dan adaptif,” ujarnya.
Dimana, bencana yang terjadi telah berdampak pada berbagai kerusakan infrastruktur dengan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp 2,7 triliun.
“Lebih dari 3.000 hektare sawah mengalami gagal panen, sementara sektor pertanian menyumbang sekitar 43 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tapanuli Selatan,” terang Bupati.
Bupati juga menegaskan, pembangunan tidak hanya fokus pada fisik semata, tetapi juga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat, pasca bencana.
Pada kesempatan itu, Bupati juga memaparkan lima prioritas utama pembangunan daerah yaitu;
1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Dasar
Percepatan pembangunan kembali jalan, jembatan, irigasi, air bersih, pengendalian banjir, fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan masyarakat, serta sarana umum agar aktivitas sosial dan ekonomi segera pulih.
2. Pemulihan Sosial dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat
Fokus pada pemulihan mata pencaharian petani, pelaku UMKM, kelompok rentan, serta masyarakat di wilayah rawan bencana melalui pembukaan kembali akses produksi dan distribusi ekonomi, revitalisasi pasar, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat termasuk di kawasan huntara dan huntap.
3. Penguatan Ketahanan Bencana Daerah
Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, penguatan sistem peringatan dini, kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, serta penataan ruang berbasis analisis risiko bencana.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penguatan reformasi birokrasi guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan sekaligus memastikan layanan dasar masyarakat pulih dan semakin berkualitas.
5. Menjaga Keberlanjutan Pembangunan Daerah
Seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi harus terintegrasi dengan arah pembangunan jangka menengah serta berwawasan lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim.
“Melalui Musrenbang ini saya mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dan kolaborasi agar setiap perencanaan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” sebutnya sambil mengapresiasi sinergi Forkopimda dan seluruh stakeholder dalam percepatan pemulihan pascabencana, termasuk pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
“Alhamdulillah, tidak ada lagi korban bencana yang merayakan Idul Fitri di tenda pengungsian. Ini bukti kolaborasi kita semua. Kolaborasi Sumut Berkah, Tapsel Bersinergi, Tapsel Bangkit,” ungkapnya.
Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Achmad Fadly Dalimunthe menyebut, pembangunan Sumatera Utara memasuki fase strategis dimana Tahun 2025 sebagai fase pondasi, Tahun 2026 fase akselerasi dan 2027 sebagai fase ekspansi pembangunan.
Dimana, fokus pembangunan provinsi diarahkan pada peningkatan konektivitas wilayah, penguatan ketahanan bencana, peningkatan kualitas layanan publik, modernisasi pertanian, pengembangan pariwisata, serta pembangunan kawasan industri baru. (msp)
