TEBINGTINGGI, Sumutpost.id – Pernyataan Walikota Tebingtinggi, Iman Irdian Saragih, dalam apel bersama jajaran ASN di RSUD dr. H. Kumpulan Pane (RSKP), Senin pagi kemarin (19/1/2026) menuai kritik publik. Ucapan yang terekam dalam video kegiatan resmi itu dinilai tidak patut dan berpotensi mengarah pada tuduhan sepihak terkait peristiwa pasien lansia yang sebelumnya disebut ditolak berobat di RSUD dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi.
Video apel tersebut diunggah melalui akun media sosial Irdian Saragih yang diketahui dari foto profilnya adalah Walikota Tebingtinggi, disertai keterangan mengenai peninjauan pelayanan rumah sakit, refleksi kinerja ASN, serta komitmen meningkatkan mutu layanan kesehatan. Dalam caption unggahan itu, Walikota menekankan pentingnya kerja sama, ketulusan, dan tanggung jawab aparatur dalam melayani masyarakat.
Namun, perhatian publik justru tertuju pada pernyataan Walikota saat memberikan arahan di hadapan ASN rumah sakit. Dalam video tersebut, Iman Irdian Saragih terdengar mengatakan:
“Harus senapas, hati kita pikiran kita ucapan kita dengan perbuatan kita, ini harus senapas bapak ibu sekalian. Sudahlah bapak ibu sekalian, jangan masuk dalam ranah drama-drama politik ini pak, kasihan. Kalau bapak ASN, ibu ASN, saya sudah tahu, yang nyiapin ambulansnya siapa, yang nyusun skenarionya siapa, saya hanya memastikan terlibat, terlibat nggak ini pegawai, kalau seandainya pegawai ini terlibat, saya pastikan dipecat, tindak pidana lakukan, dalam drama politiknya ini.”
Ucapan tersebut segera memantik reaksi keras di kolom komentar unggahan video. Sejumlah warganet menilai pernyataan itu tidak hanya tidak pantas disampaikan di forum resmi ASN, tetapi juga mengarah pada tuduhan adanya “skenario politik” tanpa disertai penjelasan bukti dan fakta.
Salah satu komentar datang dari akun Teddy Lim, yang menuliskan bantahan secara terbuka dan berulang kali di kolom komentar. Berikut kutipannya secara utuh.
Teddy Lim:
“Bpk wali yg terhormat, ambulance milik sy pribadi, tdk ada sekenario spt yg bpk sebutkan. Sy pribadi menggerakkan membantu org dgn hasil keringat sy. Tdk ada bantuan dr siapapun…. Jd bpk wali jgn kaitkan dgn politik niat baik sy menolong org, bahkan sampai detik ini warga nenek yg sakit msh sy antar jemput untuk cuci darah menggunakan ambulance sy. Mana peran pemerintah.???”
Komentar berikutnya, Teddy Lim: “Bpk wali kota yg terhormat. Ambulance yg bapak sebut. Itu milik saya pribadi. Dan sy yg bawa pasien tanpa memungut biaya bahkan sampai saat ini sy yg antar pasien untuk cuci darah ke rm sakit stevari. Tanpa saya ambil biaya sepeser pun.”
Selanjutnya akun Teddy Lim kembali komentar: “Pak wali, km gak butuh pengakuan dr sp pun. Pesan sy, tlg peran pemerintah untuk org kelas bawah lebih dinperhatikan….!!!! Pernyataan bpk sangat menyayat hati, semoga bpk selalu di berkati , .!!! Para netizen , sy Acai sembada pemilik ambulance peduli kasih, menyatakan tdk ada sekenario dan tdk ada pungutan biaya apapun dlm kegiatan sosial yg saya lakukan. Sy kerjakan dgn ihklas dan tulus,..dari uang hasil keringat sy halal, bukan dr uang korup, dan sy tdk tertarik dgn politik, pak wali, jd tlg jgn kaitkan kegiatan sosial kami dgn politik…!!!!
Kemudian Teddy Lim menuliskan:
“Hanya tuhan yg tau pak. Sy yg punya ambulance. Jgn bpk campur aduk kan niat baik kami dgn politik.”
Terakhir Teddy Lim mengomentari: “Pak wali seorang pemimpin. Jgn memfitnah”.
Komentar senada juga datang dari akun Anggi Johan, yang mempertanyakan tudingan skenario politik dan menilai pernyataan Walikota tidak berdasar. Komentar tersebut dituliskan sebagai berikut:
Anggi Johan:
“Izin bapak walikota terhormat, disini tidak ada skenario apapun pak, yg terjadi penolakan itu real, tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah, dan kami tidak DIPUNGUT BIAYA, saya yang mengantar nenek Suliyem bahkan sampe detik ini kita antar tanpa biaya sepeserpun, boleh tanya juga sama masyarakat yang tinggal daerah sungai mati kami mengantar beliau juga untuk cuci darah tanpa membayar ambulance kita, kalau bapak sebagai pemimpin seharusnya bapak tegas tidak akan terjadi seperti kejadian lansia ditolak di RS kumpulan pane, kalau bapak tegas bukan mendengar 1 pihak tanpa bapak bertanya dengan kita dilapangan. Dan 1 lg saya sampaikan pak irdian sebagai walikota Tebingtinggi untuk tidak berbicara sembarangan tanpa bapak tau gimana dilapangan 🙏.”
Sedangkan komentar dari akun Parhusip Ari Banua: “Kalo dalam hal ini, Saya lihat dari sudut pandang saya, Janganlah kalimat ambulance sampai di arahkan sebagai skenario alat poltisasi pak, Ini menyangkut dengan nyawa manusia & niat tulus seseorang dalam membantu. Seharusnya bapak lebih mengarah ke pembinaan SDM pelayanan tenaga medisnya menuju ke pelayanan prima. Seperti memberikan seminar langsung dalam bentuk kuliah umum pelayanan masyarakat di aula RSKP mungkin itu lebih efektif membangun rasa empati petugas medis dalam melayani masyarakat”.
Tak hanya komentar teks, akun yang diduga pemilik ambulans tersebut juga mengunggah video yang memperlihatkan proses pengantaran pasien lansia ke rumah sakit lain setelah tidak mendapatkan pelayanan di RSKP. Dalam video itu, disertakan keterangan bahwa pengantaran dilakukan secara gratis, tanpa pungutan biaya, sebagai bentuk bantuan kemanusiaan.
Hingga berita ini ditayangkan, postingan kegiatan walikota itu terus bergulir mengisi ruang kolom komentar, ada yang memberi komentar positif dan ada pula yang negatif dari beberapa akun lainnya. Sayangnya, terkait polemik ini, Pemko Tebingtinggi melalui Kadis Kominfo Ghazali Rahman yang diminta penjelasannya melalui Whatsapp enggan menjawab.
Kemendagri Diminta Magangkan Walikota Tebingtinggi
Pernyataan Walikota Tebingtinggi itu sontak membuat pengamat asal Provinsi Sumut ikut bicara. Maranatha Tobing, S.Sos menilai, ucapan Irdian Saragih tidak pantas sebagai seorang pemimpin, karena disampaikan dalam forum resmi di hadapan ratusan ASN RSUD, mulai dari para jajaran struktural, dokter, tenaga kesehatan dan para karyawan RSUD dengan menggunakan diksi yang bernuansa ancaman, yakni pemecatan hingga tindakan pidana, padahal belum ada bukti dan fakta yang sesungguhnya atas tuduhannya itu.
Tidak hanya itu, pria yang sering disapa Tobing ini juga menilai, dalam konteks komunikasi publik, ucapan Walikota yang asbun bisa berpotensi membentuk stigma yang dapat berdampak konflik sosial hanya karena kemungkinan informasi sepihak yang ia terima.
“Apa mungkin kegiatan sosial menolong orang bisa ditunggangi oleh “drama politik”? ucap Tobing heran.
Tobing juga mengaku heran, bagaimana setingkat walikota bisa berbicara demikian. “Dia itu kan pemimpin, kepala daerah. Tentu mengucapkan tanpa bukti bisa mengarah ke fitnah. Seorang pemimpin itu seharusnya hadir untuk menenangkan, bukan menuduh tanpa dasar. Apalagi kalau tuduhan itu disampaikan di tempat terbuka di hadapan banyak orang dan kemudian diunggah pula ke media sosial oleh akun medsos yang bersangkutan, tentu bisa ditafsirkan yang aneh-aneh. Padahal berdasarkan hasil penyelidikan internal yang ketahui dari perkembangan pemberitaan media, soal kasus pasien lansia yang ditolak berobat di RSUD itu telah diputuskan karena ada miskomunikasi. Saya kira sudah clear, ternyata malah dibilang karena ada drama-drama politik seperti yang dituduhkan walikota itu. Berarti itu namanya bukan karena miskomunikasi dong?” ujarnya.
Lanjut Tobing, gaya komunikasi yang emosional dan bernada ancaman, menurutnya, justru memperburuk kepercayaan publik kepadanya (walikota). Ia bahkan menyarankan agar dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri mengambil sikap tegas terhadap kepala daerah yang begini-begini, bila dipandang perlu dilakukan pembinaan serius dari Kemendagri kepadanya.
“Kalau kepala daerah terindikasi kuat bikin polemik secara berulang, berarti ada masalah di kepribadiannya. Cara yang tepat, ya dimagangkan di Kemendagri biar ikuti pelatihan kepribadian agar ke depannya komunikasi dan etika kepemimpinannya membaik. Ini penting agar kualitasnya tidak semakin merendah,” katanya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan lanjutan dari Walikota Tebingtinggi terkait maksud pernyataannya dalam video apel tersebut, termasuk klarifikasi soal tudingan “skenario politik” yang sudah dibantah langsung oleh warga di kolom komentar. Sedangkan postingan yang bersangkutan terus menuai ragam komentar dari warganet.
Peristiwa ini juga kembali mengingatkan bahwa di era keterbukaan digital, setiap ucapan pemimpin bukan hanya dinilai dari niat, tetapi dari dampaknya. Ketika kata-kata diucapkan di ruang publik, maka kepantasan ujaran dan kehati-hatian menjadi hal yang niscaya, karena hal itu juga menjadi tanggung jawab jabatan. (msp)
