MEDAN, Sumutpost.id – Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil sikap tegas dengan mencopot menteri jika tidak dapat memajukan lembaga kementerian, apalagi jika mengambil keputusan yang dapat merugikan masyarakat.
Koordinator PMPHI, Gandi Parapat mengatakan, sikap tegas Prabowo Subianto sangat dibutuhkan masyarakat agar tidak mempengaruhi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pembangunan, kemajuan bangsa dan demi kesejahteraan masyarakat.
“Kita melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto masih banyak menempatkan menteri lama di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Penunjukan menteri lama ini menimbulkan banyak spekulasi, apalagi kinerja menteri bersangkutan tidak membawa perubahan,” ujar Gandi Parapat, Rabu (23/10/2024).
Gandi menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk mengantisipasi adanya menteri yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi demi memperkaya diri selama mdnduduki jabatan sebagai menteri. Apalagi jika ada menteri yang diperiksa terkait masalah hukum maka Prabowo Subianto disarankan segera mengganti menteri bersangkutan.
“Demi penegakan hukum maka jika ada menteri dipanggil untuk diperiksa terkait penegakan hukum maka sebaiknya langsung diganti. Sebab, penegakan hukum merupakan salah satu sumber yang selalu menimbulkan kegaduhan di republik ini. Jangan sampai penegakan hukum menjadi lemah,” katanya.
Gandi optimistis, Presiden Prabowo Subianto dapat mengemban amanah rakyat dalam menjalankan pemerintahan yang berkeadilan dan mewujudkan Indonesia Emas. Tentunya rakyat juga terus mendoakan kesehatan Presiden Prabowo Subianto.
“PMPHI melihat tidak mudah bagi seorang Prabowo Subianto untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto sangat dibutuhkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Jangan biarkan menteri memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri,” sebutnya.
Gandi Parapat juga berharap agar Menteri HAM Natalius Pigai yang baru saja masuk Kabinet Merah Putih supaya tetap keras dan tegas dalam melaksanakan tugas. Gandi tidak menginginkan Natalius Pigai justru semakin lemah dalam menyuarakan hak asasi manusia.
“Kita menginginkan Natalius Pigai tidak berubah setelah dilantik menjadi menteri. Suara kebenaran tentang HAM ini kita inginkan disampaikan Natalius Pigai. Jangan karena sudah gabung di dalam pemerintahan justru kebenaran tentang HAM malah terabaikan,” pungkasnya. (msp)
