IKLAN

DAERAH  

Bupati Dorong Baznas Manfaatkan Zakat untuk Hunian Layak dan Pemberdayaan Masyarakat Desil Rendah

Bupati Deli Serdang, H.dr. Asri Ludin Tambunan rapat bersama di Kantor Baznas Deli Serdang, Sabtu (5/9/2026). (Diskominfo Ds for Sumutpost.id)

LUBUK PAKAM, Sumutpost.id – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus memperkuat kolaborasi dengan Baznas Deli Serdang dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif Baznas dalam membantu masyarakat.

“Saya mengapresiasi seraya mendorong Baznas Deli Serdang terus berkolaborasi dengan Pemkab menghadirkan program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, termasuk bantuan bedah rumah,” ujarnya saat rapat bersama di Kantor Baznas Deli Serdang, Sabtu (5/9/2026).

Bupati menegaskan agar zakat dari ASN dan masyarakat dikelola secara amanah dan disalurkan tepat sasaran untuk menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.

“Saya berharap zakat dikelola secara amanah dan disalurkan tepat sasaran sehingga lebih banyak masyarakat yang membutuhkan yang menerima bantuan,” katanya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Ketua Baznas Deli Serdang, Surya, mengonfirmasi telah melakukan verifikasi lapangan berdasarkan data Dinas Sosial, dengan prioritas penerima pada kategori desil 1 dan 2.

BACA JUGA..  Wakili Bupati Deliserdang, Asisten I Serahkan SK Remisi WBP Lapas Kelas II B Lubuk Pakam

“Kami sudah survei ke lokasi penerima berdasarkan data Dinas Sosial. Diprioritaskan untuk masyarakat desil 1–2. Namun, data valid di lapangan tetap kita tindak lanjuti misalnya ada desil 4 yang kondisi rumahnya dan kehidupannya memang tidak layak,” jelas H Surya.

Program bedah rumah ini menyasar sejumlah titik, seperti Tanjung Morawa, Namorambe, Lubuk Pakam, Patumbak, Pantai Labu, dan Hamparan Perak.

BACA JUGA..  Atasi Darurat Banjir, Pemkab Deliserdang Minta Institusi Pendidikan Dan Pengembang Siapkan Kolam Retensi

Pembangunan ini juga memberdayakan warga lokal sebagai tenaga kerja sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka pengangguran. (msp)