TEBINGTINGGI, Sumutpost.id – Kelompok pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pejuang Batak Bersatu (DPP SAPMA PJBB) bakal menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat, 19 Desember 2025, dengan sasaran Kantor Walikota Tebingtinggi dan Kantor Kejaksaan Negeri Tebingtinggi.
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas dugaan ketidakberesan dalam realisasi anggaran belanja Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi.
Dalam surat pemberitahuan aksi yang diterima awak media, Kamis (18/12/2025), SAPMA PJBB secara tegas menyoroti belanja makanan dan minuman jamuan tamu, belanja natura dan pakan natura untuk Walikota dan Wakil Walikota, serta biaya tiket pesawat dan penginapan perjalanan dinas pada Bagian Umum Setdako Tebingtinggi. Pos-pos anggaran tersebut dinilai tidak wajar dan diduga menyimpan penyimpangan.
SAPMA PJBB meminta Kapolres Tebingtinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri Tebingtinggi untuk memanggil dan memeriksa Kepala Bagian Umum Setdako Tebingtinggi, serta melakukan penelusuran menyeluruh terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan realisasi penggunaan anggaran yang dinilai janggal.
“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk membuka secara terang penggunaan anggaran jamuan dan perjalanan dinas. Anggaran publik tidak boleh berubah menjadi fasilitas kenyamanan elite yang luput dari pengawasan,” demikian pernyataan sikap SAPMA PJBB.
Organisasi pelajar dan mahasiswa PJBB ini juga menuntut evaluasi jabatan terhadap pejabat terkait serta mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum, terlebih ketika indikasi penyimpangan menyangkut lingkar kekuasaan daerah.
Aksi yang diperkirakan akan melibatkan sekitar 100 pengunjuk rasa ini akan dilengkapi dengan mobil komando, spanduk dan pernyataan sikap terbuka. SAPMA PJBB menegaskan, gerakan tersebut merupakan bagian dari kontrol publik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sebelumnya, sempat beredar di platform media sosial yang diposting di akun “aliansi masyarakat”. Dalam postingan itu tercatat Anggaran Rumah Tangga KDH Kota Tebingtinggi mencapai Rp. 450 juta, Anggaran Operasional KDH sebesar Rp. 516 juta, serta Anggaran Tamu sebesar Rp. 1,2 miliar. Total anggaran tersebut tergolong signifikan dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi serta rasionalitas penggunaannya. Sorotan kian tajam karena sejak dilantik sebagai KDH Kota Tebingtinggi periode 2025 – 2030, rumah dinas (dalam postingan itu) disebutkan diduga tidak difungsikan sebagai tempat tinggal resmi kepala daerah sebagaimana mestinya.
Kondisi ini memunculkan paradoks kebijakan, dimana anggaran rumah tangga tetap dialokasikan dalam jumlah besar, sementara fasilitas negara yang menjadi dasar penganggaran tersebut diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Hingga berita ini dikirim, Pemerintah Kota Tebingtinggi belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan pelajar dan mahasiswa PJBB itu, termasuk Zulkifli Rahmansyah Saragih selaku Kabag Umum Setdako Tebingtinggi ketika dikonfirmasi terkait rencana aksi itu enggan menjawab, meskipun WA yang dikirim sudah ceklis dua. (msp)
