Oleh: Hasan Basri Siregar
DELISERDANG – Bung Hatta dan Bung Karno, dua arsitek kemerdekaan Indonesia yang kerap berada di jalur berbeda, mencerminkan kontras ideologi dan pendekatan politik yang mendalam.
Mohammad Hatta, sosok pragmatis dan ekonom yang visioner, sering kali menjadi counterbalance terhadap Sukarno yang karismatik namun radikal dalam beberapa kebijakannya.
Kritik pedas Hatta terhadap Sukarno terutama menyoroti kedekatan Sukarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang menurut Hatta berpotensi mengancam fondasi negara yang pluralis. Peringatan Hatta ‘jangan membesarkan anak ular’ menjadi metafora tajam tentang kekhawatirannya akan dominasi PKI yang bisa melilit kebebasan dan demokrasi Indonesia.
Kontrasnya, Sukarno dengan retorika revolusionernya kerap memandang Hatta sebagai representasi pragmatisme yang kurang ‘berapi-api’ dalam mengobarkan semangat kemerdekaan. Perbedaan ini memuncak dengan pengunduran diri Hatta dari jabatan Wakil Presiden pada 1956, menandai disonansi dalam kepemimpinan dwitunggal yang pernah menyatukan mereka.
Konteks Historis dan Perbedaan Ideologi
Bung Karno (Soekarno) dan Bung Hatta (Mohammad Hatta) adalah dua tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, namun mereka memiliki latar belakang dan pendekatan politik yang berbeda. Sukarno dikenal karena karismanya, retorika revolusioner, dan visinya untuk Indonesia yang besar dan bersatu melalui konsep “Nasakom” (Nasionalisme, Agama, Komunisme). Sementara itu, Hatta adalah sosok yang lebih pragmatis, ekonom, dan memiliki fokus kuat pada pembangunan ekonomi serta pluralisme sosial Indonesia.
Pengunduran Diri Hatta Sebagai Wapres
Pada 1956, Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, menandai akhir dari kepemimpinan dwitunggal (duumvirat) Sukarno-Hatta yang pernah menjadi simbol persatuan awal kemerdekaan Indonesia. Pengunduran ini sebagian besar dipengaruhi oleh perbedaan pandangan politik dan gaya kepemimpinan antara keduanya.
Namun jiwa besar Hatta dan negarawan tulen, ketika Sukarno menghadapi gelombang kritik internasional yang keras—termasuk karena kebijakan Nasakom dan relasinya dengan blok Timur—Hatta justru menunjukkan kesetiaan tidak terduga. ‘Baik buruknya Sukarno, dia itu presiden kami,’ ucap Hatta, menegaskan loyalitas kebangsaan yang melampaui perbedaan pribadi dan politik.
Ini bukan sekadar basa-basi; ini pengakuan tulus seorang negarawan yang menghormati posisi Sukarno sebagai simbol persatuan bangsa, meski berbeda pandangan.
Kisah Hatta dan Sukarno ini menjadi cermin kompleksitas kepemimpinan Indonesia awal, di mana perbedaan ideologis tak menghapus rasa hormat dan tanggung jawab bersama untuk Indonesia. Mereka berseberangan, tapi tetap terikat dalam narasi besar kemerdekaan dan kebangsaan. (*)
(Penulis Ketua Jajaran Wartawan Indonesia, Kabupaten Deliserdang)
