TEBINGTINGGI, Sumutpost.id – Desakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebingtinggi, Erwin Suheri Damanik, mundur dari jabatannya terus bergulir. Setelah menjadi sorotan dalam rekomendasi DPRD pada pembahasan LKPj Wali Kota Tahun Anggaran 2025 lalu, kritik kini datang dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Kota Tebingtinggi.
Sekretaris HIMMAH Kota Tebingtinggi, Muhammad Prima kepada Sumutpost.id, Minggu (17/5/2026) menilai kinerja Sekda tidak lagi mencerminkan tata kelola pemerintahan yang sehat dan demokratis.
“Kami melihat banyak persoalan dalam birokrasi, mulai dari lemahnya koordinasi pemerintahan sampai cara merespons kritik yang dinilai tidak bijak,” kata Prima.
Menurut Prima, desakan tersebut juga dipicu oleh peristiwa beberapa hari lalu saat Sekda disebut mendatangi rumah Ketua Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Kota Tebingtinggi. Dalam pertemuan itu, Sekda diduga melakukan tekanan dan melontarkan tuduhan bahwa seolah-olah Ketua GPA merupakan pemilik akun anonim Facebook yang selama ini kerap menyerang pihak tertentu dengan narasi bernada kebencian.
Prima menilai tindakan tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat tinggi birokrasi.
“Kalau ada persoalan hukum atau dugaan pelanggaran, ada mekanisme dan institusi yang berwenang. Jangan sampai pejabat menggunakan posisi dan kewenangannya untuk mendatangi pihak tertentu sehingga menimbulkan kesan intimidatif,” ujarnya.
HIMMAH juga menilai tindakan tersebut dapat mencederai ruang demokrasi dan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik.
Selain itu, HIMMAH menyoroti lemahnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di bawah koordinasi Sekda, termasuk banyaknya persoalan yang belakangan menjadi perhatian DPRD Kota Tebingtinggi.
“Kami meminta Sekda segera mundur dari jabatannya agar situasi pemerintahan tidak semakin gaduh dan kepercayaan publik bisa dipulihkan,” tegas Prima.
HIMMAH memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta Wali Kota Tebingtinggi tidak menutup mata dan telinga terhadap berbagai kritik yang berkembang di tengah masyarakat.
Sekadar untuk diketahui, HIMMAH dan GPA merupakan organisasi badan otonom (Banom) di bawah Organisasi Masyarakat (Ormas) Keagamaan PD Al Washliyah Kota Tebingtinggi.
Sebelumnya, DPRD Kota Tebingtinggi dalam rekomendasi LKPj Wali Kota Tahun 2025 telah meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekda. DPRD menilai koordinasi antar-OPD dan pengendalian birokrasi belum berjalan maksimal sehingga berdampak pada lemahnya pelaksanaan program pemerintahan. (msp)
