MEDAN, Sumutpost.id – Ketua Umum DPD Asosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS) Provinsi Sumatera Utara, Ir Rikson Sibuea ST, mengingatkan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution agar tidak salah memilih calon Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) definitip.
Hal ini disampaikan Rikson Sibuea, karena saat ini Panitia seleksi (Pansel) sudah mengumumkan nama-nama yang lulus administrasi pada seleksi jabatan eselon II Pemprov Sumut tahun 2025.
Pansel mengumumkan total 62 peserta yangg lulus. Selanjutnya, mereka yang lulus ditahap ini berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Ada 7 formasi jabatan yang diseleksi, salah satunya Kepala Dinas PUPR.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pada seleksi jabatan Kadis PUPR Sumut, di mana dari 6 peserta, hanya satu yang berlatar belakang sarjana teknik, meskipun belum mengambil profesi Ir (insiniyur). Sedangkan 5 peserta lainnya didominasi dari latar belakang sarjana pemerintahan (SSTP dan SIP).
Sorotan tersebut tidak terlepas dari semrawutnya kinerja Dinas PUPR Sumut hingga saat ini. Tentu saja kaitannya dengan case terakhir adalah OTT Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Ginting.
Logika awamnya adalah seorang berlatar belakang sarjana teknik, tentu lebih relevan menahkodai Dinas PUPR. Namun itu tidak bisa jaminan, karena sepenuhnya kuasa ada di tangan gubernur.
“Dinamika yang berkembang, jabatan Kadis PUPR Sumut lebih condong kepada salah satu peserta seleksi, yang tidak asing saat ini di dinas tersebut. Jika kemudian berangkat dari dasar ini, tentu sudah pasti bukanlah yang latar belakang keteknikan yang nantinya pemenang seleksi Kadis PUPR Sumut,” ujar Ir. Rikson Sibuea, ST kepada Sumutpost.id, Selasa 5 Agustus 2025.
Memang itu tidaklah mengejutkan nantinya jika pun pada akhirnya orang yang tidak asing dengan Dinas PUPR itu yang kemudian jadi Kadis.
“Hanya saja sebelum ke arah itu, perlu saran dan masukan kepada Gubernur, agar tidak salah mendapuk Kadis PUPR. Dengan kata lain, Gubernur harus juga diberi pemahaman, dalam arti untuk kepentingan pembangunan yang lebih holistik,” ujar Ketua Umum DPD Asosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS) Provinsi Sumatera Utara ini.
Memang kenapa rupanya kalau bukan dari latar belakang teknik yang memimpin dinas fisik PUPR itu?. Iya, tidaklah juga paku mati, namun sebagai bagian dari keilmuan keteknikan, orang-orang teknik harus punya tanggung jawab moral untuk memberi masukan kepada gubernur.
Oase permasalahan di Dinas PUPR Sumut selama ini, katakanlah tidak saja pada output infrastruktur, namun juga pada pembinaan jasa konstruksi. Lalu bagaimana sinergi mencari solusi permasalahan bila dengan orang yg tidak tepat?.
Alangkah lebih terterima akal misalnya, jika suatu kebijakan di bidang infrastruktur dan pembinaan jakons, diputuskan oleh seorang Kadis PUPR Sumut, yang memang berlatarbelakang keteknikan, daripada orang yang sama sekali tidak mengerti.
Artinya duduk dia permasalahannya. Sebaliknya jika itu diotorisasi orang yang tak berlatar belakang keteknikan sama sekali, yang ada buyar dan cenderung menambah permasalahan di atas permasalahan yang ada.
“Sebenarnya hanya mau menegaskan, sudah selayaknya lagi Dinas PUPR Sumut dipimpin oleh sosok yg berpengalaman dan dari latar belakang teknik. Jika kemudian ini diabadikan, dikhawatirkan program pembangunan infrastruktur Sumut akan lebih bobrok, dan pembinaan jakons akan sulit terlaksana,” tegas Rikson.
Karenanya kembali ke tanggung jawab moral tadi, kalau seleksi ini kita biarkan pada skenario permainan, berarti sama saja kita tetap membiarkan kemerosotan pembangunan infrastruktur dan pembinaan jakons. (msp)
