TEBINGTINGGI, Sumutpost.id – Ketika berbagai persoalan pemerintahan Kota Tebingtinggi dinilai belum menemukan jalan keluar yang memuaskan, sorotan publik kini mengarah ke jantung birokrasi Kota Tebingtinggi.
Selasa (9/6/2026), massa yang tergabung dalam Tebing Tinggi Bergerak (TTB) untuk ke sekian kalinya kembali mendatangi kantor Balai Kota untuk menyampaikan satu pesan yang tegas kepada Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih: evaluasi kinerja Sekretaris Daerah, tidak boleh lagi ditunda.
Pesan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan kompleks Balai Kota Tebingtinggi. Dengan membawa spanduk, selebaran tuntutan, dan pengeras suara, puluhan massa menyuarakan kegelisahan mereka terhadap kondisi tata kelola pemerintahan yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan di tengah berbagai persoalan yang terus muncul di ruang publik.
Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya yang menyoroti sejumlah isu sektoral, kali ini perhatian massa terpusat pada posisi Sekretaris Daerah Kota Tebingtinggi, Erwin Suheri Damanik, yang dianggap memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan jalannya birokrasi pemerintahan.
Dalam dokumen tuntutan yang dibagikan kepada masyarakat dan media, TTB menyampaikan empat poin utama. Pertama, mendesak Wali Kota Tebingtinggi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekretaris Daerah. Kedua, meminta pencopotan Sekretaris Daerah apabila hasil evaluasi menunjukkan ketidakmampuan menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan secara efektif.
Ketiga, mendesak pemerintah segera melakukan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan guna menyelesaikan berbagai persoalan yang hingga kini dinilai belum terselesaikan. Keempat, meminta Wali Kota menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kota Tebingtinggi dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 yang meminta dilakukan evaluasi terhadap kinerja Sekretaris Daerah.
Juru bicara TTB, Aswadi Simatupang, dalam orasinya menegaskan bahwa tuntutan tersebut lahir dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap berbagai persoalan yang menurut mereka tidak kunjung mendapatkan penyelesaian yang jelas.
Menurutnya, jabatan Sekretaris Daerah bukan sekadar posisi administratif tertinggi dalam birokrasi, melainkan pusat koordinasi seluruh perangkat daerah. Karena itu, setiap persoalan yang berulang dan tidak terselesaikan semestinya menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas kepemimpinan birokrasi.
“Kami tidak sedang berbicara soal pribadi seseorang. Kami berbicara tentang kinerja, efektivitas birokrasi, dan kepentingan masyarakat. Jika banyak persoalan terus berulang tanpa penyelesaian yang memadai, maka evaluasi adalah sesuatu yang wajar dilakukan,” ujar Aswadi, salah seorang orator.
Massa juga menyinggung sejumlah polemik yang selama ini berkembang di tengah masyarakat, termasuk isu Program Beasiswa Utusan Daerah (BUD) yang sempat menjadi perhatian publik ketika Erwin Suheri menjabat sebagai Kepala Bappeda. Selain itu, mereka menilai berbagai persoalan pemerintahan yang belum terselesaikan membutuhkan figur birokrasi yang responsif, adaptif, dan mampu menjalankan fungsi koordinasi pemerintahan secara optimal.
Aksi sempat memanas ketika massa mengetahui bahwa pejabat yang menjadi objek tuntutan tidak berada di lokasi. Sebagai bentuk kekecewaan, peserta aksi membakar ban bekas di depan kompleks Balai Kota. Asap hitam yang membumbung di depan kantor pemerintahan itu seolah menjadi simbol dari akumulasi ketidakpuasan yang selama ini mereka rasakan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tebingtinggi, Ramadhan Barqah Pulungan, yang menerima massa aksi menyampaikan bahwa Wali Kota dan Sekretaris Daerah sedang berada di luar kota. Ia memastikan seluruh tuntutan dan aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada pimpinan daerah.
Namun bagi massa, persoalan yang mereka angkat tidak berhenti pada hadir atau tidak hadirnya seorang pejabat. Yang mereka pertanyakan adalah sejauh mana pemerintah bersedia membuka ruang evaluasi terhadap kritik yang berkembang di tengah masyarakat. (msp)
