BINJAI, Sumutpost.id – Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menegaskan komitmennya dalam memperbaiki infrastruktur jalan secara bertahap di tahun anggaran 2026.
Kepala Dinas PUPR Kota Binjai, Wahyu Umara, S.T., menyampaikan klarifikasi terkait sejumlah isu dan pemberitaan mengenai kondisi kerusakan jalan di Kota Binjai. Hal itu disampaikannya saat diwawancarai di Kantor Dinas PUPR Kota Binjai, Selasa (24/02).
Wahyu menjelaskan, pihaknya telah menerima arahan langsung dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta Sekretaris Daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Namun,
ia mengakui kondisi keuangan daerah pada tahun 2026 masih cukup terbatas, sehingga perbaikan belum dapat dilakukan secara menyeluruh di seluruh ruas jalan yang mengalami kerusakan.
“Kami memahami harapan masyarakat agar seluruh jalan rusak dapat segera diperbaiki. Namun dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, perbaikan harus dilakukan secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas,” ujarnya.
Untuk tahun 2026, Dinas PUPR Kota Binjai telah menetapkan delapan ruas jalan sebagai prioritas pemeliharaan, yakni Jalan Soekarno Hatta – T. Amir Hamzah (sekitar kawasan Tugu), Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Imam Bonjol (Binjai Kota), Jalan Pandega, Jalan Candra Kirana, Jalan Aipda Radiman, Jalan Samanhudi, serta Jalan Ikan Tenggiri. Pelaksanaan pemeliharaan ditargetkan mulai awal Maret 2026.
Saat ini, Dinas PUPR tengah menyelesaikan tahapan persiapan teknis sebelum pekerjaan fisik dimulai.
“Kita targetkan minggu depan atau awal Maret sudah mulai pelaksanaan pemeliharaan di beberapa ruas jalan prioritas,” jelasnya.
Ia menambahkan, apabila pencairan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dapat direalisasikan sesuai rencana, maka Pemko Binjai akan kembali memprogramkan kegiatan tambahan guna memperluas cakupan pembangunan dan perbaikan jalan.
Pemerintah Kota Binjai menegaskan akan terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur secara bertahap, menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, demi menjawab kebutuhan masyarakat akan akses jalan yang layak, aman, dan nyaman. (msp)
