DELISERDANG, Sumutpost.id – Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah ( PAD) DPRD Deliserdang, semakin serius bergerak dalam membantu Pemerintah Kabupaten mendongkrak dan menaikkan PAD Deliserdang.
Tindakan itu dilakukan Pansus karena banyak temuan temuan di lapangan yang merugikan hingga target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tak pernah tercapai.
Dalam perjalanan kerjanya hingga saat ini, Pansus sudah banyak membantu Pemkab dalam kenaikan PAD. Namun memang masih banyak juga perusahaan-perusahaan nakal yang tidak patuh serta tidak ada kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
Salah satunya adalah PT Antara Kesuma yang bergerak dalam pembuatan kreta dorong atau Artco di Jalan Medan Lubuk Pakam, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa.
Hal itu disampaikan Anggota pansus Paian Purba pada wartawan dilansir Minggu, 12/10/2025. Dihadapan wartawan Paian Purba menjelaskan PT.Antara Kesuma banyak kesalahan yang menyebabkan bocornya PAD Deliserdang. Salah satu dari luas tanah puluhan ribu yang tidak masuk dalam SPPT pajak atau tidak pernah bayar PBB.
“Kemudian dari luas bangunan kami temukan fakta di lapangan banyak yang tidak memiliki izin IMB atau PBG ini yang meenyebabkan kebocoran yang cukup tinggi karna tidak masuknya retrebusi IMB ke kas Pemkab. Kemudian puluhan ribu luas bangunan yang tidak masuk SPPT pajak atau tidak bayar PBB dan ini nilai kebocorannya cukup tinggi,” kata Paian Purba yang dampingi anggota Pansus Andi Baso dan H.Syarifuddin Nasution.
Kader Partai Gerindra ini menambahkan, bahwa kebocoran dari Nilai NJOP bumi dan bangunan juga terjadi. Permeter hanya 1 jutaan padahal seharusnya Nilai NJOP bumi di wilayah itu sudah rata rata 3 jutaan.
”Kayak gini ini yang buat kami marah pantas target PAD tidak perna tercapai karna banyak perusahaan nakal yang bekerja sama dengan oknum dan petugas Bapenda di lapangan. Perusahaan-perusahaan nakal di Deliserdang kami tegas minta ditutup dan cabut izinnya karna tidak berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan asli daerah di Deliserdang” tegas Paian Purba.
Sementara Ketua Pansus PAD Dr.Misnan Aljawi,SH.MH ketika dikonfirmasi, membenarkan banyak temuan pansus yang menyebabkan bocornya PAD Deliserdang.
Dalam hal ini pansus tidak main main dalam membantu Pemkab untuk peningkatan PAD. Sudah 52 perusahaan yang kita rekomendasikan ke Pemkab untuk membongkar bangunan tanpa izin serta memvalidasi dan mengukur ulang seluruh luas tanah dan luas bangunan yang tidak masuk dalam SPPT pajak dan memasukkan ke dalam SPPT pajak untuk tahun berikutnya.
”Sudah kami kirim dan kami limpahkan dokumen temuan yang cukup tinggi ke Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam,” ucapnya.
Misnan Aljawi menjelaskan, PT.Antara Kesuma memang banyak masalah dan keluhan para pekerja yang melapor ke DPRD, seperti tidak ditanggung BPJS oleh perusahaan, gaji tidak sesuai dan tekanan-tekanan dari pimpinan dan masuk ke dalam perusahaan juga tidak bisa dan tidak dibolehkan
”Dalam Hal ini akan segera kami rumuskan dan kami rapatkan bersama OPD terkait untuk mengambil keputusan rekomendasi apa yang akan kami keluarkan. Bisa jadi bongkar seluruh bangunan tanpa izin bisa juga tutup sementara dan cabut izinnya. Dalam waktu dekat pasti akan kami rekomendasikan,” pungkas Dr Misnan Aljawi SH.MH. (msp)
