DELISERDANG, Sumutpost.id – Presiden Prabowo Subianto yang getolnya membangun negeri di daerah, malah terkesan diganjal kader partainya sendiri, di Kabupaten Deliserdang. Kadernya yang menjabat Ketua Gerindra Deliserdang sekaligus Ketua DPRD Deliserdang bersama 2 orang wakilnya dan segelintir oknum DPRD koleganya, tampak terang-terangan menolak realisasi proritas asta cita pimpinan umum di partainya, Presiden Prabowo.
“Mohon maaf Presiden, program kerja Asta Cita harus terganjal oleh pimpinan partaimu sendiri di Deliserdang beserta segelintir oknum DPRD lainya” begitu kata-kata masyarakat yang mengikuti dinamika politik di kabupaten berpenduduk terbanyak kedua di Sumatera Utara ini.
Beranjak dari itu, sejak beliau resmi dilantik Presiden berikut Wakilnya dan menyusun hingga menetapkan Kabinet kerja Merah Putih dalam Asta Cita, ternyata jalannya program kerja Asta Cita pembangunan tak semulus yang diharapkan pendiri partai Gerindra tersebut, khususnya di Kabupaten Deliserdang.
Belakangan ini, Mendagri keluarkan Surat Edaran No.900.1.1640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (PAPBD) tahun anggaran (TA) 2025.
SE tentang penyesuasian arah kebijakan pembangunan itu harus tertangguh dan batal untuk segera terlaksana di Pemkab Deliserdang, Ketua DPRD Deliserdang, Zakky Shahri berikut dua orang wakilnya (Wakil dari partai Nasdem & Wakil dari partai Golkar), terang-terangan mengganjal
target realisasi program kerja Asta Cita Prabowo.
Berbagai Program Diambang Gagal Terlaksana
Untuk diketahui, didalam KUA-PPAS yang muatan isinya PAPBD pembiayaan berobat gratis (UHC), Makan Bergizi Gratis (MBG) dan banyak lagi pada sektor anggaran pembiayaan yang menyentuh dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat golongan bawah, termasuk anggaran tunjangan perangkat desa yang tentu diwacanakan akan merangsang inovasi dari Desa se-Deliserdang, disinyalir kandas dan pupus.
Konon, Dewan yang ditunjuk partainya masing-masing untuk menduduki posisi pimpinan DPRD di Deliserdang tak mendukung program pembangunan daerahnya muatan kepentingan kian mencolok dipertontonkan dihadapan rakyatnya.
Bahkan mencoreng wajah Presiden Prabowo dengan cara membangkang dan enggan mempercepat Asta Cita terwujud tampak sengaja dipublikasikan.
Pemkab Deliserdang yang patuh dan mendukung program kerja Presiden, sesuai instruksi melalui Mendagri agar merubah serapan anggaran di PAPBD, berkas permohonan untuk dibahas dan diparipurnakan oleh pihak legislatif pun tak digubris.
Bahkan telah dikembalikan berulang sampai tenggat waktu tertentu terlewati (habis), dengan alasan SE Mendagri tak lebih tinggi dari peraturan perundangan.
Terhadap kesan tak serius pimpinan DPRD Deliserdang untuk segerakan instruksi Menteri-nya Prabowo, Bupati Deliserdang selaku anak buah Presiden, sangat menyayangkan sikap para pimpinan Legislatif tersebut.
“Saya selaku Bupati patuh arahan Mendagri, sebab beliau adalah pembantu bapak Presiden, kanapa KUA-PPAS itu harus segera diketok (paripurna legislatif), karna didalam PAPBD 2025 itu semua memuat program Asta Cita bapak Presiden. Bagi saya, bila ada arahan seperti itu ya langsung lah kita kerjakan,” ucapnya datar.
Terhadap batalnya terealisasi percepatan PAPBD sesuai arahan SE Mendagri karena pimpinan DPRD Deliserdang tak berkenan membahasnya dengan alasan belum waktunya tersebut, Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan pun santai menimpalinya.
“Mereka (pimpinan DPRD Deliserdang) tak mau membahas, berbagai alasan dijadikan dasar untuk mengembalikan surat kita, limit waktu juga sudah habis, ya mau gimana lagi, biarlah pak Menteri dan pak Presiden yang menilai Deliserdang ini,” sautnya santai.
Pantauan langsung media beberapa pekan belakangan ini tampak kondisi hubungan pimpinan DPRD dengan Bupati di Deliserdang sedang memanas. Isu tuding miliki kepentingan pribadi pun jadi perbincangan di elit Pemkab Deliserdang.
Dengan kondisi ini tentu sangat merugikan warga miskin yang meskinya terbantu oleh UHC, harus tertangguh.
Berbagai kalangan pun mulai bergejolak dan berspekulasi, bahkan telah menyasar kepada masyarakat penerima bantuan BPJS Gratis yang jumlahnya ribuan keluarga.
Aksi protes terhadap sikap oknum-oknum DPRD Deliserdang pun mulai muncul dipermukaan.
Kelompok-kelompok massa atas nama Masyarakat Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) mulai lakukan aksi protes terhadap sikap pimpinan dan oknum-oknum DPRD Deliserdang, Kamis siang (10/7/25) kemarin. Beberapa hari sebelumnya kelompok aparat desa juga melakukan aksi yang sama. Artinya, kondisi yang seperti sengaja diciptakan ini telah membuat berbagai lapisan masyarakat mulai muak dengan kelakuan anggota legialatif yang juga mereka pilih sebagai perwakilannya.
Aksi yang mendapati tanggapan dari beberapa perwakilan Dewan dari beberapa partai politik, di salah satu ruang pertemuan Komisi 2 DPRD Deliaerdang.
Dewan yang hadir dalam pertemuan itupun menyampaikan pandangannya, diantara Ketua Fraksi PDI Perjuangan Antony Napitupulu, Ketua Fraksi Partai Golkar Zul Amri, serta anggota dewan lainnya, Herti Sastra Br Munthe, dan Gendro Judo Buwono.
Ketua Fraksi Golkar, Zul Amri, menjelaskan dalihnya bahwa ada tahapan dan regulasi yang harus ditempuh sebelum pembahasan KUA-PPAS dapat dilakukan.
“Bagaimana kami bisa membahas KUA-PPAS, kalau dokumen RPJMD yang menjadi dasar pembahasannya saja belum dibahas,” ucapnya.
Menurut dia, RPJMD direncanakan akan dibahas hingga Agustus 2025. Setelah itu, barulah KUA-PPAS dapat masuk dalam pembahasan.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan untuk memperlambat, namun ia lebih kepada alasan kehati-hatian dalam mengikuti aturan.
Sementara itu, Ketua DPRD Deliserdang, Zakky Shahri saat dimintai tanggapan perihal berulang kembalikan berkas KUAPPAS dengan berbagai alasan kepada Bupati Deliserdang, tetap memegang prinsip SE Mendagri tidak lebih tinggi dari peraturan perundangan, dan tegas menyatakan jika dia laksanakan itu, diyakininya melanggar aturan. (msp)
