TAPTENG, Sumutpost.id – Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu melantik Binsar Tua Hamonangan Sitanggang sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) defenitif.
Binsar TH Sitanggang dilantik bersamaan Jusmar Efendi Simamora, pejabat dari Kabupaten Toba sebagai Kadis PUPR Tapteng, dan Hasudungan Naik P Samosir sebagai Kadis Perumahan dan Permukiman Tapteng.
“Pelantikan dalam situasi yang tidak normal dalam masa tanggap darurat bencana ini merupakan momentum kita untuk terlahir kembali,” kata Masinton diacara pelantikan di Lapangan Sepak Bola Pandan, Minggu (14/12/2025).
Terlahir dengan semangat baru, bahwa alam sudah mengingatkan untuk siap-siap, tetap waspada dan tetap konsisten melayani rakyat.
“Dalam situasi tanggap darurat bencana, maka tugas pemerintah adalah melakukan mitigasi terhadap seluruh proses pembangunan, melindungi dan menyelamatkan masyarakat,” ungkapnya.
Binsar Tua Hamonangan Sitanggang sebelumnya menjabat Staf Ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik di Pemkab Deliserdang.
Jusmar Efendi Simamora sebelumnya adalah Sekretaris Dinas PUTR Kabupaten Toba. Sedangkan Hasudungan Naik P Samosir sebelumnya menjabat Plt Kadis PUPR Tapteng kini menjabat sebagai Kadis Perkim Tapteng defenitif.
“Mohon maaf, saya tidak mengenal Pak Sitanggang. Saya juga tidak mengenal Pak Jusmar secara personal. Tapi saya mengenal Pak Samosir, sudah beberapa bulan ini sudah mulai bisa memahami cara kerja yang ada dalam benak pikiran saya,” kata Masinton.
Masinton yang saat itu didampingi Wabup Mahmud Efendi mengungkap, pihaknya terus melakukan evaluasi dalam masa tanggap darurat demi memaksimalkan kinerja aparatur.
“Sudah saatnya meninggalkan cara-cara lama. Malas membaca, malas berpikir, dan malas bekerja. Kita tinggalkan tiga malas ini, Bapak-Ibu,” harapnya.
Seluruh elemen pemerintah daerah, harus update dengan perkembangan zaman, teknologi dan bekerja sungguh-sungguh.
“Kita gak boleh setengah hati melayani rakyat atau bahkan gak punya hati. Maka kerja kita adalah melayani rakyat itu dengan sepenuh hati,” katanya.
Menurut Masinton, evaluasi juga dilakukan terhadap keberadaan pegawai yang tidak dalam pos, termasuk para camat, kepala desa maupun lurah.
“Mungkin inilah momen kami menyiapkan aparatur yang mampu bekerja sungguh-sungguh dan tulus melayani rakyat,” katanya. (msp)
