TEBINGTINGGI, Sumutpost.id – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda di berbagai daerah Sumatera Utara termasuk di Kota Tebingtinggi dalam beberapa hari ini, berkembang menjadi situasi krisis yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat secara luas.
Sejak beberapa hari terakhir, pasokan Pertalite dan Pertamax di sejumlah SPBU tidak stabil, memicu antrean yang cukup panjang hingga ratusan meter dan membuat warga harus menunggu berlapis-lapis hanya untuk mendapatkan beberapa liter.
Berdasarkan amatan, Selasa (2/12/2025), di tengah kelangkaan tersebut, harga Pertalite eceran dalam kemasan botol melonjak drastis di pasaran, mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000 per botol. Lonjakan harga ini menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang terpaksa membeli BBM di pengecer akibat ketidakpastian ketersediaan di SPBU.
Para pedagang minyak eceran mengaku menerima pasokan dalam jumlah sangat terbatas, sehingga kenaikan harga tidak terhindarkan.
“Dapatkannya (pertalite) susah om, harus antre berjam-jam. Makanya kalau dinaikkan harga pertalite eceran, anggap saja itu upah capek yang sudah ngantri sampe lima jam,” ucap seorang pedagang pertalite eceran.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pengelola SPBU, Pertamina, ataupun instansi terkait mengenai penyebab pasti kelangkaan maupun estimasi waktu normalisasi distribusi. Kekosongan informasi ini kian memperkuat keresahan warga dan menimbulkan tanda tanya besar terkait koordinasi distribusi energi di tingkat regional.
Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan konsekuensi luas, termasuk meningkatnya biaya transportasi, potensi kenaikan harga komoditas pangan, terganggunya aktivitas ekonomi lokal, serta hambatan terhadap proses pemulihan pasca bencana yang masih berlangsung di sejumlah titik kota.
Pemerintah pusat diminta segera turun tangan untuk memastikan stabilitas pasokan BBM di Kota Tebingtinggi, melakukan evaluasi menyeluruh atas rantai distribusi, serta menindak tegas apabila ditemukan adanya penyimpangan alokasi maupun gangguan suplai di tingkat tertentu.
Krisis ini menjadi pengingat bahwa ketersediaan BBM merupakan urat nadi mobilitas masyarakat. Ketika distribusi melemah, dampaknya bukan hanya antrean panjang, tetapi potensi disrupsi ekonomi yang lebih luas. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret agar kondisi serupa tidak berkembang menjadi kegagalan layanan energi di daerah lain. (msp)
