DELISERDANG, Sumutpost.id – Massa Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) yang berunjuk rasa di Kantor DPRD Deliserdang beberapa hari lalu terkait besarnya dana perjalanan dinas Ketua DPRD Deliserdang, tidak lupa menyoroti mobil mewah sang ketua senilai Rp4 miliar.
Kehidupan rakyat Deliserdang yang banyak masih berjuang untuk kebutuhan dasar, kemewahan ini memicu pertanyaan tentang prioritas penggunaan dana publik.
Penggunaan anggaran untuk fasilitas mewah di tengah kebutuhan masyarakat yang nyata seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan memicu keresahan. Apakah ini cerminan kepemimpinan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat ataukah simbol kesenjangan? Publik Deliserdang berhak tahu bagaimana dana publik dikelola dan apakah sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Diketahui, Muhari (43) salah seorang pengunjuk rasa, menyebut aksi ini panggilan hati nurani. “Anggaran perjalanan dinas Ketua DPRD Zakky Sharry diduga mencapai Rp1,1 miliar. Ini pemborosan, harus dilawan,” serunya, disambut koor massa saat orasi di depan gedung DPRD Delissrdang, Sabtu 6 September 2025 lalu.
Muhari juga menyinggung fasilitas anggota DPR RI yang dinilai berlebihan. Menurutnya, ketika buruh bergaji rendah dan rakyat miskin tanpa rumah, pejabat malah hidup mewah.
Orator pendemo lain, bermarga Hutabarat, juga menyinggung mobil dinas Ketua DPRD yang disebut termewah di Sumut, senilai Rp4 miliar. Menurutnya, dana perjalanan dinas diduga sebesar Rp10 miliar lebih baik digunakan untuk perbaikan jalan dan program rakyat, teriaknya.
Tuntutan pengembalian uang perjalanan dinas senilai Rp10,2 miliar adalah suara dari masyarakat yang menginginkan akuntabilitas dan transparansi.
Kepemimpinan harus menunjukkan komitmen untuk melayani rakyat, bukan memperkaya diri. Deliserdang membutuhkan kepemimpinan yang berpihak pada kesejahteraan bersama, bukan kemewahan segelintir orang. (msp)
