IKLAN
DAERAH  

Puluhan Mahasiswa Unjuk Rasa ke DPRD Deliserdang, Sampaikan 7 Tuntutan

Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shari, bersama Wakil Ketua Agustiawan Saragih, Anggota Fraksi Gerindra Muhammad Dahnil Ginting dan sejumlah anggota dewan saat  menemui mahasiswa. (Ist/Sumutpost.id)

DELISERDANG, Sumutpost.id –  Puluhan aliansi Cipayung dan mahasiswa Deliserdang lakukan unjuk rasa ke Kantor DPRD Deliserdang, Senin (1/9/25) siang.

Unjuk rasa yang dilengkapi satu unit mobil pick-up untuk membahwa soundsystem tersebut bergerak dari pelataran parkir Masjid Agung Sultan Thaf Sinar Basarsyah Deliserdang sekira pukul 14.00 WIB usai shalat Dhuhur.

Dengan berjalan kaki, massa sebanyak 50 orang itu bergerak menuju kantor wakil rakyat Deliserdang tersebut. Sampai di depan pintu gerbang, mahasiswa langsung menggelar orasi, meski pintu gerbang DPRD sudah ditutup rapat.

Terlihat personel Polresta Deliserdang dan Satpol PP sudah berjaga-jaga di halaman kantor dewan dan ada juga diluar pagar. Sementara sejumlah anggota TNI tetap bersiaga di belakang kantor DPRD.

Osleng, salah soerang mahasiswa dalam orasinya dari atas mobil pick-up, menyampaikan keresahan masyarakat selama ini. Karena itu, mereka datang menemui wakilnya di DPRD Deliserdang.

“Semua ini karena ulah DPR-RI di senayan yang tidak berkenan menemui mahasiswa. Padahal, kedatangan mahasiswa untuk menyampaikan keluhan dan keresahan rakyat selama ini. Apalagi, anggota DPR-RI mendapat kenaikan gaji yang luar biasa. Sementara, masih banyak rakyat Indonesia yang makan saja susah, rumahpun mau rubuh. Ini harus menjadi perhatian bersama,” teriak Osleng yang disambut rekannya,” Hidup mahasiswa ! ” Hidup mahasiswa.!

Pada kesempatan itu, mahasiswa juga melakukan teatrikal dan tambur bunga di depan pintu gerbang DPRD Deliserdang yang diringi lagu “Gugur bunga”.

BACA JUGA..  Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Bupati Tegaskan Pancasila Fondasi Persatuan Dan Perdamaian Dunia

 

Usai menabur bunga, Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shari, bersama Wakil Ketua Agustiawan Saragih dan sejumlah anggota dewan menemui mahasiswa.

Pada kesempatan itu mahasiswa membacakan tujuh tuntutan:

1. Reformasi DPR dan penolakan tunjangan legeslatif. Termasuk tunjangan sewa rumah senilai Rp50 juta per bulan dan fasilitas lainnya.

2. Reformasi kepolisian dan penegakan HAM. Sebab, dalam demonstrasi nasional akhir Agustus 2025 cukup banyak mahasiswa yang disiksa aparat. Sedang di tingkat kabupaten, mahasiswa menyatakan kekecewaannya terhadap Kapolresta Deliserdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, karena dinilai gagal menangani maraknya judi dan narkoba.

3. Menuntut pengesahan UU Perampasan asset. Dimana RUU tersebut bertujuan penyitaan aset para koruptor dan tindak pidana lainnya.

4. Menuntut pengesahan RUU masyarakat adat yang hingga kini terus tertinda hingga satu dekade. Padahal, masalah agraria dan konflik lahan masyarakat adat sangat mendesak. Berdasarkan data mahasiswa, terdapat 687 konflik agraria dilahan masyarakat adat seluar 11,7 juta hektar, dalam 10 tahun terakhir. Bahkan, 925 masyarakat adat telah dikriminalisasi dan ratusan menjadi korban.

5. Kesejahteraan guru dan buruh yang menuntut pemutusan outsourcing, jaminan kesehatan kerja dan pemberhentian PHK massal. Begitu juga dengan guru non ASN yang belum tersertifikasi.

6. Transparansi dan pengawasan anggaran daerah Kabupaten Deliserdang yang bersih dan akuntabel.

BACA JUGA..  MAN II Tanjung Pura Langkat Idola Pelajar dan Orangtua: Kasek Inovatif dan Junjung Budaya Lokal

7. Transparansi dan akuntabilitas dalam proyek CitraLand Gamma City di Kabupaten Deliserdang.

Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shari, bersama Wakil Ketua Agustiawan Saragih, Anggota Fraksi Gerindra Muhammad Dahnil Ginting dan sejumlah anggota dewan saat  menemui mahasiswa. (Ist/Sumutpost.id)

“Kami juga meminta agar dalam waktu dekat, DPRD melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan kami mahasiswa,” tutur Osleng.

Usai menyerahkan tuntutannya, mahasiswa juga meminta Ketua DPRD Zakky Shari menandatangani nota kesepahaman yang diikuti anggota dewan yang hadir. Pada kesempatan itu, Zakky Shari mengatakan, apa yang disampaikan mahasiswa akan disampaikan ke DPR-RI dan pemerintah pusat.

“Terkait RDP, kami minta agar adik-adik mahasiswa mengirimkan surat, sehingga dapat kita jadwalkan,” papar Zakky.

Usai menandatangani nota kesepahaman dan mendapat penjelasan, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib.

Dipuji Warga

Salah seorang warga masyarakat bernama Rahmat yang turut menyaksikan demo mahasiswa memberikan pujian kepada DPRD yang langsung menemui para mahasiswa.

“Kalau begini kan senang kita, anggota dewan cepat tanggap mendatangi dan menerima aspirasi mahasiswa,” ujar Rahmat.

Tampak suasana demo masih aman dan terkendali, pihak kepolisian yang turut hadir melakukan pengamanan juga selalu siap siaga, mengamati penyusup yang dikhawatirkan menunggangi aksi demo.

Sementara warga Deliserdang lainnya, mendoakan Kabupaten Deliserdang kondusif.

“Semoga Kabupeten Deliserdang selalu kondusif dan tidak ada terjadi kerusuhan, pembakaran dan penjarahan,” ujar Dani menimpali di antara kerumunan pendemo.

Aksi demonstrasi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset. Sebab telah beberapa kali menyuarakan desakan pembahasan dan pengesahan RUU, tapi belum juga terakomodir. Semoga tuntutan mahasiswa kali ini terwujud, hidup mahasiswa teriak warga lainnya yang menyaksikan aksi demo.

BACA JUGA..  Plt Bupati Labuhanbatu Lepas Kontingen MTQ Tingkat Provinsi

 

Tim Hukum JWI Deliserdang: Semoga Tetap Jaga Indenpendensi

Sementara itu, menyikapi aksi demo yang sedang marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Deliserdang mengharapkan media tetap menjaga netralitas dalam menyajikan berita.

Hal itu disampaikan tim hukum JWI Deliserdang, Jhon Erwin Tambunan kepada media ini di Lubuk Pakam.

Sehubungan dengan berlangsungnya aksi demonstrasi di Gedung DPRD Deliserdang hari ini, kami dari jajaran wartawan Indonesia menegaskan komitmen untuk senantiasa menjaga netralitas dan independensi dalam pemberitaan,” ujarnya.

Sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi, kami menyadari bahwa peran media adalah menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi publik, tanpa berpihak maupun menciptakan kesenjangan.

“Kami juga mengingatkan seluruh rekan jurnalis agar mengutamakan keselamatan diri serta kesehatan dalam melaksanakan tugas di lapangan, terutama apabila terjadi insiden yang tidak terduga. Keselamatan wartawan adalah prioritas, karena hanya dengan kondisi yang aman dan sehat, kita dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara utuh,” himbaunya sembari menambahkan bahwa pihaknya tetap berdiri pada prinsip: memberikan informasi, bukan memprovokasi; menyajikan fakta, bukan opini yang menyesatkan. (msp)