MEDAN, Sumutpost.id – Pemeriksaan tim transisi itu sangat penting untuk mengungkap anggaran proyek infrastruktur yang menjerat mantan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, dan enam kali pergeseran APBD Sumut tahun 2025 yang dilakukan.
“Pastinya kita mempunyai keyakinan itu bahwa KPK pasti memanggil dan memeriksa Tim Transisi Bobby Nasution. KPK telah mengetahui peran mereka (tim transisi) dari keterangan Pj Sekda Effendi Pohan,” ungkap Arief Tampubolon dari Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK), kepada Sumutpost.id pada Sabtu 2 Agustus 2025.
Menurut Arief, pemeriksaan tim transisi Bobby Nasution akan mengungkap proses penganggaran proyek infrastruktur di wilayah Sumatera Utara yang diungkap KPK dalam OTT pada Kamis 26 Juni 2025 lalu.
Selain itu juga akan meringankan posisi Kadis PUPR Sumut Topan Ginting sebagai pelaku utama korupsi proyek infrastruktur dari enam kali pergeseran APBD Sumut.
“Biar tahu siapa yang perintahkan tim transisi, begitu juga yang perintahkan Topan Ginting dan Pj Sekda Effendi Pohan ke OPD. Nanti muaranya pasti bisa ketebak ke satu orang,” kata Arief.
Namun Arief enggan menyebutkan nama satu orang tersebut. Dia menyakini KPK sudah mengarah ke satu orang itu, tetapi untuk menguatkan keterangan dari Effendi Pohan, KPK harus juga memeriksa tim transisi.
“Cukup nanti KPK yang tanya ke mereka tim transisi, atas dasar apa mereka bekerja dan mengasistensi anggaran OPD. Mana SK mereka sebagai dasar hukumnya bertindak ke OPD. Kalaupun ada, siapa yang tanda tangan SK mereka. Kalau enggak ada, siapa yang perintahkan mereka,” jelasnya.
Arief pun berharap KPK bisa mengungkap semua tindakan pidana korupsi yang dilakukan Topan Ginting di Sumatera Utara maupun di Kota Medan.
“Di bulan kemerdekaan ini, kita yakini jadi momentum bagi KPK untuk membersihkan jaringan koruptor di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara dan Kota Medan,” tutupnya. (msp)
