LUBUK PAKAM, Sumutpost.id – Pemkab Deliserdang meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan (TPAKD) terbaik tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera.
Penghargaan diterima oleh Wakil Bupati (Wabup) Deliserdang, Lom Lom Suwondo SS pada Rapat Koordinasi Nasional TPAKD yang mengusung tema, “Peningkatan Akses Keuangan Daerah untuk Memperkuat Program Prioritas Pemerintah” yang dirangkai dengan peluncuran Road Map TPAKD 2026–2030 di Balai Kartini, Jakarta, pada Jumat (10/10/25).
Wabup Deliserdang, Lom Lom Suwondo, Minggu (12/10/25) menjelaskan, penghargaan tersebut menjadi bukti konkret atas keberhasilan Pemkab Deliserdang dalam meningkatkan akses dan layanan keuangan kepada masyarakat.
“Hal itu berdampak langsung pada penguatan ekonomi daerah, serta mendorong pertumbuhan inklusif di berbagai sektor,” tutur Lom Lom Suwondo.
Disebutkan, akses layanan keuangan merupakan hal penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan mewujudkan program prioritas pemerintah sesuai Asta Cita.
“Pemkab Deliserdang akan terus melakukan inovasi dan menyusun kebijakan pembangunan yang efektif, efisien dan produktif,” ungkap Wabup.
Sebelumnya, pada momen pemberian penghargaan tersebut, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, TPAKD memiliki peran strategis dalam mempercepat inklusi keuangan nasional, yang menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro.
Airlangga Hartarto juga menekankan peran TPAKD dalam mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Seperti program makan bergizi gratis (MBG) dan penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih yang akan dipercepat implementasinya mulai tahun depan.
“Program-program ini akan dijalankan lebih cepat tahun depan,” papar Menteri Perekonomian.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar menyebutkan, TPAKD merupakan katalis penting dalam pemerataan ekonomi nasional.
Menurutnya, ada empat langkah strategis yang menjadi fokus penguatan TPAKD ke depan, antara lain penguatan infrastruktur dan ekosistem keuangan digital.
Kemudian, tambah Mahrndra, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, keberlanjutan program TPAKD yang konsisten dan efektif,serta peningkatan kapasitas anggota TPAKD dalam menghadapi dinamika ekonomi dan inovasi keuangan.
Melalui implementasi Road Map TPAKD 2026–2030, setiap daerah harus memiliki perencanaan matang, dukungan pendanaan yang memadai.
“Kemudian, ditambah dengan sistem pemantauan yang transparan agar pelaksanaan program dapat dievaluasi dan terus disempurnakan,” sebut Mahendra. (msp)
