MEDAN, Sumutpost.id – Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara menyoroti berbagai isu nasional yang terjadi belakangan ini. Dua diantaranya adalah menyangkut tindakan Wakil Presiden Gibran yang memarahi Menteri Pertanian (Mentan) karena menutup usaha mafia beras dan adanya ancaman terhadap Rismon Sianipar yang meneliti ijazah Jokowi dari UGM.
Koordinator Wilayah (Korwil) PMPHI Sumut Drs Gandi Parapat secara khusus kepada Sumutpost.id, Senin (21/04/2025) berharap, Presiden Prabowo harus mendengar jeritan para Purnawirawan dan masyarakat luas jangan sampai bubar NKRI seperti kekhawatiran beliau sebelum Presiden.
“Kita berharap Presiden melalui Polisi harus melindungi dan membuat aman Rismon Sianipar jangan sampai terluka dia dan keluarganya,” tegas Gandi Parapat.
Presiden, lanjut Gandi, jangan hanya “Hidup Jokowi”. Karena baru-baru ini Rismon Sianipar mendapat teror setelah meneliti Ijazah Jokowi dari UGM yang diduga palsu, dan Rismon menyatakan bertanggungjawab atas ucapannya serta berharap Polisi memeriksa dan menangkap dia.
“Kami sempat gembira atas berita Jokowi memperlihatkan Ijazah asli ke Wartawan. Tapi sampai saat ini belum tau apa wartawan atau tidak, karena belum ada media yang menyatakan ketemu Jokowi memperlihatkan Ijazah asli,” tegas Gandi.
Mungkin juga yang dinyatakan Jokowi itu, sebut Gandi lagi, manusia penipu mau belajar menipu Jokowi. Jadi teka teki tentang Jokowi belum terjawab, malah bertambah. Gandi Parapat berharap apa yang diungkapkan Rismon Sianipar segera terjawab.
“Kami mendoakan Rismon Sianipar agar selalu dalam lindungan Tuhan,” ujarnya. Ketenangan Jokowi sungguh luar biasa. Padahal, Jokowi akan menghadapi sidang di pengadilan masalah mobil SMK dan semua masalah dihadapi dengan tenang,” ujar Gandi.
“Jadi pengaduan yang di KPK pun harus segera diproses agar beban Jokowi tidak ada. Dari semua mantan Presiden, Jokowi lah selalu dirindukan dan dihormati pejabat maupun mantan pejabat juga dari lapisan masyarakat. Para pejabat yang selalu menghadap Jokowi mungkin atas perintah Prabowo boleh jadi karena balas jasa,” tutup Gandi Parapat. (msp)
