KARO, Sumutpost.id – Dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2023 yang disampaikan Pemerintah daerah (Pemda) kepada DPRD Karo yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Sebelumnya jawaban Bupati Karo Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Karo, yang dihadiri 26 anggota dewan yang dipimpin Ketua DPRD Karo, Iriani Br Tarigan menggelar rapat paripurna dengan agenda Nota penyampaian tanggapan dan jawaban Bupati Karo atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Karo terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 yang dibacakan oleh bupati karo, Cory S Sebayang.
Selanjutnya diketahui pada pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Karo terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 fraksi Partai Hanura dan PAN sangat menyoroti kinerja SKPD yang tidak dapat menyerap anggaran untuk skala prioritas pembangunan sehingga masih menimbulkan Silpa sebesar Rp 96.918.827,13.
Dalam sidang paripurna tersebut tidak ada disampaikan secara rinci dinas mana saja penyumbang Silpa paling banyak yang perlu dilakukan pembinaan dan pembekalan atau evaluasi agar tahun depan dapat mempergunakan anggaran yang berdaya guna untuk kemajuan tanah Karo.
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Karo, Edy Suranta Surbakti, saat akan dimintai keterangannya, Selasa (6/8/2024) tidak berada di tempat. Menurut salah satu pegawai di dinas tersebut Edy Suranta sedang dinas ke Jakarta. (msp)
