MEDAN, Sumutpost.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong seluruh pengelola media sosial organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun komunikasi publik yang informatif, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan digital.
Melalui sinergi tersebut, informasi mengenai pembangunan dan pelayanan publik diharapkan dapat tersampaikan lebih cepat, menjangkau masyarakat lebih luas, serta mudah diakses.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Erwin Hotmansah Harahap saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Media Sosial OPD Provinsi Sumut di Aula Transparansi Kantor Dinas Kominfo Sumut, Medan, Jumat (10/7/2026).
“Media sosial saat ini bukanlah sekadar kanal komunikasi, melainkan telah menjadi ruang layanan publik dan media komunikasi pemerintah dengan masyarakat secara real time. Media sosial juga menuntut respons yang cepat, akurat dan terukur, terutama ketika masyarakat menyampaikan pertanyaan, aspirasi maupun keluhan,” kata Erwin.
Menurutnya, konten yang dipublikasikan pemerintah tidak hanya harus menarik, tetapi juga akurat, bermanfaat, sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik, serta mampu membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengelola media sosial OPD perlu terus meningkatkan kemampuan dalam mengelola informasi, menangani isu-isu strategis, dan mengantisipasi penyebaran disinformasi.
“Marilah kita kolaborasi, sehingga apa yang menjadi program kerja Pemprov Sumut dapat diketahui oleh seluruh masyarakat. Jangan hanya kegiatan OPD masing-masing. Marilah kita berinovasi,” ajaknya.
Bimtek tersebut juga menghadirkan pegiat media sosial Toga Nainggolan sebagai narasumber. Ia memberikan materi mengenai pengelolaan media sosial secara komprehensif, mulai dari strategi menghadapi tren digital hingga membangun interaksi yang organik dengan publik. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan memperoleh bekal yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat langsung diterapkan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing instansi.
Dalam paparannya, Toga memaparkan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini lebih banyak mengandalkan media sosial dibandingkan media cetak. Berdasarkan data yang dipaparkannya, sebanyak 88,9% penduduk usia dewasa (18 tahun ke atas) menggunakan media sosial sehingga platform digital menjadi kanal komunikasi publik yang sangat strategis. Selain itu, rata-rata masyarakat menghabiskan waktu 21 jam 50 menit per minggu atau sekitar tiga jam setiap hari untuk mengakses media sosial.
Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat saat ini cenderung lebih menyukai konten ringan dibandingkan konten resmi pemerintah. Menurutnya, hal tersebut dipengaruhi cara kerja otak manusia yang secara biologis cenderung mencari informasi yang mudah dipahami, memberikan kepuasan instan, menghindari kelelahan kognitif, serta menjadi sarana pelarian dari tekanan kehidupan sehari-hari.
“Terdapat perubahan perilaku masyarakat dalam berkomunikasi. Masyarakat ingin cepat dan tidak mau tahu soal teknis. Kemudian penyampaian yang disampaikan sederhana, yang penting masalah selesai. Masyarakat juga lebih menyukai visual, sudah tidak kuat dengan teks panjang, dan dialog tidak bisa lagi komunikasi satu arah. Publik tak hanya menilai bagaimana pemerintah bekerja tetapi juga bagaimana berkomunikasi,” ucapnya. (msp)
