MEDAN, Sumutpost.id – Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) Yonge Sihombing SE, MBA, memastikan pemekaran Provinsi Tapanuli di Sumatera Utara (Sumut) tahun 2026, tinggal menunggu restu dari Presiden Prabowo Subianto.
“PPPT juga memohon dukungan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP),” ucap Yonge, Sabtu 25 April 2026.
Yonge itu menegaskan seluruh syarat administratif pembentukan daerah otonom baru (DOB) telah tuntas dan lolos. Dokumen persyaratan sudah lengkap di Kemendagri dan DPR RI sejak Desember 2023.
Yonge memaparkan data kunci 2026 calon DOB Provinsi Tapanuli dari 6 daerah: Taput, Humbahas, Toba, Samosir, Tapteng, Sibolga telah dibukukan. Dari aspek kemampuan ekonomi, PDRB gabungan DOB Provinsi Tapanuli Rp.66,3 triliun dengan pertumbuhan 5,12% tahun 2026.
Dari aspek potensi DOB Provinsi Tapanuli, terdapat Danau Toba, pariwisata, pertanian unggulan, perikanan, industri rumah tangga, geopark dunia, dan lainnya. Dari aspek sosial budaya, jumlah 2,1 juta jiwa, 95% suku Batak, 3 dialek Bahasa Batak.
Aspek sosial politik, terdapat 5 DPRD Kab, 1 DPRD Kota, partisipasi pemilu 82,4%. Dari aspek jumlah penduduk, tercatat 2.103.547 jiwa dengan kepadatan 147 jiwa/km2.
Aspek luas daerah, total wilayah 14.301,97 km2 atau 12,3% dari Sumatera Utara. Dari aspek pertahanan-keamanan, terdapat 1 Korem 023/Kawal Samudera, 2 Kodim, 6 Polres, rasio polisi 1:612.
Aspek keuangan, APBD gabungan Rp.9,4 triliun, PAD Rp.1,21 triliun, kapasitas fiskal sedang. Dari aspek kesejahteraan, IPM 74,82, kemiskinan 10,18%, kemiskinan ekstrem 1,74%, TPT 4,23%.
Aspek rentang kendali, jarak terjauh Sibolga-Samosir 213 km dengan waktu tempuh 6 jam. Dari aspek cakupan urusan, 6 urusan wajib dasar, 18 wajib pilihan, 8 pilihan tuntas.
“Seluruh data telah dituangkan dalam 11 Buku hasil kajian kelayakan yang disusun PPPT. Buku pertama adalah Buku Hasil Kajian Kemampuan Ekonomi Calon Provinsi Tapanuli,” beber Yonge Sihombing.
Menurut Yonge, buku kedua adalah buku hasil jajian potensi daerah calon Provinsi Tapanuli. Buku ketiga adalah buku hasil kajian sosial budaya calon Provinsi Tapanuli.
Buku keempat adalah buku hasil kajian sosial politik calon Provinsi Tapanuli. Buku kelima adalah buku hasil kajian jumlah penduduk calon Provinsi Tapanuli.
Buku keenam adalah buku hasil kajian luas daerah calon Provinsi Tapanuli. Buku ketujuh adalah buku hasil kajian pertahanan dan keamanan calon Provinsi Tapanuli.
Buku kedelapan adalah buku basil kajian kemampuan keuangan calon Provinsi Tapanuli. Buku kesembilan adalah buku hasil kajian tingkat kesejahteraan masyarakat calon Provinsi Tapanuli.
Buku kesepuluh adalah nuku hasil kajian rentang kendali pemerintahan calon Provinsi Tapanuli. Buku kesebelas adalah buku hasil kajian cakupan urusan pemerintahan calon Provinsi Tapanuli.
“Bapak Presiden Prabowo, kami menaruh hormat dan kepercayaan penuh kepada bapak. Restu bapak adalah kunci keadilan pembangunan untuk 2,1 juta warga Tapanuli,” kata Yonge.
“Bapak Luhut putra terbaik Tapanuli, dengan kearifan Bapak kami yakin seirama. Kepada LBP, PPPT memohon kesediaan membimbing konsolidasi dengan Gubernur Sumut dan kepala daerah,” sambungnya.
PPPT menyiapkan blueprint pembangunan Provinsi Tapanuli untuk periode 2026-2045 mendatang. “Mari satu hati, satu pikiran, satu tindakan untuk mewujudkan Provinsi Tapanuli,” kata Yonge Sihombing.
“Dengan restu Presiden Prabowo, Bapak Luhut, dan solidnya masyarakat Tapanuli. Tahun 2026 kita jadikan tahun sejarah bagi 2,1 juta warga calon provinsi baru,” tutupnya. (msp)
