DELISERDANG, Sumutpost.id – Dari masa kemasa produk Politik di Indonesia selalu mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dinilai dari demokrasi yang terjadi saat ini.
Hal itu diungkapkan Viktor Gulo SH kepada wartawan, di seputaran perkantoran Pemkab Deli Serdang, Senin, 12 Januari 2026.
Disebutkan Victor, hal tersebut dapat dilihat bahwa kedaulatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah ditangan rakyat. Rakyat Indonesia dapat memilih figur yang layak untuk mewakili aspirasinya, baik ditingkat legislatif maupun eksekutif. Masyarakat dapat memilih secara langsung siapa yang layak memimpin di level daerah sampai ke tingkat pusat.
“Saat ini kita dikagetkan dengan isu yang beredar, tentang rencana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Persoalan isu tersebut tidak secara langsung dapat mencederai nilai demokrasi kita,” ujar Victor Gulo SH selaku Wakil Ketua Bidang Politik dan Reformasi Hukum Nasional DPC PDI Perjuangan Kabupaten Deli Serdang.
Menurut Victor, isu tersebut tidak perlu dibahas oleh masyarakat.
Justru Mala sebaliknya harus di-atensi penuh oleh seluruh lapisan Masyarakat Indonesia. Karena, apabila hal itu terjadi akan membuat situasi politik tidak sehat dan tidak menutup kemungkinan munculnya praktik-praktik korupsi akan merajalela kedepannya di pemerintahan Indonesia.
“Terkait anak muda harus melek dalam melihat situasi politik yang berkembang saat ini. Jangan ketika hal buruk terjadi baru turun ke jalan, namun sebelum itu terjadi kita harus terlebih dahulu menghalau hal tersebut,” jelas Victor.
Terkhusus bagi partai besar di Indonesia yaitu PDI-Perjuangan, sebagai satu-satunya partai yang berkomitmen berada dijalur rakyat kecil, harus terus teguh dalam mempertahankan hak demokrasi ini. Sehingga perlu dukungan Koalisi Rakyat untuk mencegah pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD, tegas Victor.
Ditambahkan Victor, DPR diberi mandat untuk dalam hal legislatif yaitu (pengawasan, legislasi dan anggaran) bukan sebagai perwakilan untuk memilih kepala daerah. Karena sejatinya merekalah yang mengawasi kinerja lembaga eksekutif dalam hal ini kepala daerah.
“Bila kita benar-benar terpanggil dan ingin tetap menjaga demokrasi, tetap pada marwahnya maka kita harus menentang isu tersebut, dan harus tetap menjaga demokrasi kita,” pungkas Victor. (msp)
