MEDAN, Sumutpost.id – Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara berjanji akan ikut bersuara bersama pemerintah untuk menutup perusahaan Toba Pulp Lestari (PT.TPL) Tbk, apabila terbukti bersalah.
Hal itu disampaikan Koordinator wilayah (Korwil) PMPHI Sumut, Drs. Gandi Parapat kepada media ini, Rabu 20 Agustus 2025.
“Kami akan bersuara dengan kelompok masyarakat tutup TPL apabila terbukti bersalah. Bagaimana bila tidak terbukti? Justru saya akan merasa bersalah,” ujar Gandi Parapat.
Gandi juga mengatakan mengapa pihaknya tidak bergabung dalam kelompok Ephorus HKBP, karena menurutnya, kata Gandi, sampai kapan pun dan dalam acara apapun mereka tidak mau dalam kelompok Ephorus HKBP.
“Kecuali dalam acara HKBP atau Kebatinan/Partondion yang sakral berhubungan dengan Tuhan Yesus yang diajarkan HKBP dan orang tua saya sebagai kristen,” tutur Gandi.
Menurutnya, apa yang dilakukan Ephorus HKBP yang sekarang benar-benar sudah menyimpang, karena tidak sakral lagi tindakannya tapi bertopengkan baju hitamnya yang sangat suci itu.
“Langkah Ephorus ini jelas sarat dengan kepentingan-kepentingan pribadi, jabatan dan pencitraan,” tutur Gandi Parapat lagi.
Gandi Parapat juga menyindir Ephorus terkait ketidak-peduliannya sebagai pimpinan umat akan tangisan doa masyarakat Kabupaten Humbahas karena tanah Food Estate yang sekarang terkesan terlantar.
“Yang susah hidupnya karena sulitnya pendapatan, moral dan etika masyarakat yang tidak menggambarkan perilaku kristen, beredarnya obat terlarang tidak dipedulikan Ephorus,” kata Gandi.
“Dia (Ephorus) seperti diperalat oknum tertentu untuk menguasai lahan TPL dengan alasan merusak lingkungan. Padahal, masalah pengelolaan lingkungan atau penebangan pohon dan pemanfaatannya itu ada aturannya,” terang Gandi kemudian.
Dijelaskan Gandi, semua manusia, kami yakini merusak alam untuk kebutuhan hidup, misalnya buat rumah, jalan, kantor dan yang lain.
Untuk itu, kami akan bertanya kepada pemerintah apa alasannya memberi izin menebang kayu dan menanam kayu kepada TPL. “Kami akan meminta pemerintah segera menutup TPL kalau sudah jelas kesalahannya,”.
Untuk mencari kesalahan TPL sebelum kami ikut bertindak diluar rombongan Ephorus, kami minta pemerintah atau TPL segera memaparkan ke publik bagaimana pengelolaan karena kami tidak ahli lingkungan.
“Jadi, kami bergerak bukan dengan cara-cara provokasi dan agitasi mengadu domba masyarakat dan memecah belah umat,” kata Gandi Parapat.
Kalaupun ada dugaan atau tuduhan adanya gerakan tutup TPL karena persaingan bisnis dengan Eropa, PMPHI mengaku tidak mau terpengaruh atas hal-hal issue itu.
“Ada atau tidak ada kelompok masyarakat yang sepaham dengan kami tidak masalah, tapi kami siap beda pandangan dengan siapapun terutama dengan Ephorus HKBP,” tukas Gandi mengakhiri pernyataannya. (msp)
