TANJUNGBALAI, Sumutpost.id – Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim B ‘curhat’ ke Agus Fatoni, Direktur Jenderal (Dirjend) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Selasa (6/5/25).
Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota didampingi Kepala Baperida Zul Abdiman, Kasatpol PP Pahala Zulfikar Panjaitan, Kadispora Asmui Rasyid Marpaung, Plh Kadis Kominfo Heri Antoni, Kabag Pembangunan Haikal Akmal dan Kabid Anggaran BPKPAD, Donni Ardin.
Kepada Agus Fatoni, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim B menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan upaya meningkatkan APBD Kota Tanjungbalai. Katanya, melalui koordinasi itu nantinya diharapkan dapat mendorong percepatan realisasi APBD termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), memaksimalkan potensi pendapatan daerah, dan memastikan penggunaan APBD yang efektif dan efisien untuk pembangunan daerah.
Untuk tahun 2025 ini, Wali Kota juga menyampaikan perihal kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat guna mendorong Pemko Tanjungbalai dalam mengoptimalkan pengelolaan APBD yang ada saat ini.
Mahyaruddin Salim berharap, dari pertemuan itu didapatkan informasi dan dukungan dari Kemendagri khususnya Ditjen Bina Keuangan Daerah bagaimana meningkatkan APBD Kota Tanjungbalai kedepan.
“Koordinasi dengan Dirjend Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri memungkinkan Kota Tanjungbalai mendapatkan dukungan, bimbingan, dan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah, termasuk best practice dalam meningkatkan pendapatan dan efisiensi penggunaan anggaran,” sebut Mahyaruddin Salim B.
Menurut Wali Kota, Dirjend Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni menyambut baik kunjungan yang datang langsung ke Kemendagri. Katanya, Agus Fatoni juga memastikan akan mendampingi dan mendorong pemerintah daerah khususnya Pemko Tanjungbalai dalam peningkatan APBD untuk tahun berikutnya.
Agus Fatoni juga, lanjutnya, juga meminta Pemko Tanjungbalai untuk mempersiapkan beberapa persyaratan seperti dokumen pendukung dalam pengajuan DAU dan DAK untuk tahun 2026, yang harus diajukan pada tahun 2025 ini.
“Ada beberapa hal yang perlu disiapkan diantaranya, data insentif fiskal karena kinerja contoh penanganan inflasi, penanganan kemiskinan ekstrim, kebijakan penggunaan produk dalam negeri, kinerja realisasi APBD. Selanjutnya optimalisasi APBD dan kerjasama pihak ketiga, contoh pengelolaan sampah, pengelolaan pemanfaatan aset,” papar Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni.
Harapan Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, semoga melalui diskusi dan sharing informasi ini dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita dalam peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai,” pungkas Mahyaruddin Salim B. (msp)
